MERANTI - Tidak terasa saat ini sudah tahun 2016, dan sudah hampir 6 tahun lahan mlik kelompok Tani Bina Karya Seluas 800 Ha yang terletak di Sekuat Pulau Padang yang diambilPT. RAPP belum juga ada tanda tanda akan dbayar ganti ruginya.

Pemkab Meranti dalam hal ini Ketua Tim Terpadu berserta anggota sepertinya mati suri dan tidak punya itikad baik untuk menyelesaikan persoalan ganti rugi lahan milik masyarakat tersebut.

Menurut Zainal Abidin Ketua Kelompok Tani Bina Karya Bersama, untuk apa Bupati Meranti Drs. Irwan membentuk Tim Terpadu beberapa Tahun lalu kalau memang tidak bisa menyelesaikan hak-hak masyarakat dengan pihak perusahaan.

"Sekarang kami baru menyadari bahwa tim terpadu yang dibentuk oleh Bupati Meranti hanyalah untuk mengakali dan membodohi kami sebagai petani," kata Zainal.

Karena itu beberapa bulan lalu pihaknya melaporkan hal ini ke Mabes Polri guna mendapatkan kepastian hukum dan meminta pertanggung jawaban BUpati Mranti dan Mantan Ketua DPRD Meranti.

"Kami juga meminta pertanggung jawaban kepada ketiga belas kepala desa yanga da di Pulau Padang, karena akibat ulah mereka inilah secara administrasi PT RAPP dapat leluasa mengambil lahan milik kami dan melakukan penebangan kayu di dalam lahan kami tanpa izin dari kami selaku pemilik lahan," kata Zainal.

Menurut Zainal, sudah 6 tahun mereka menderita akibat lahan tak ada karena sudah diambil alih perusahaan.

"Bupati Meranti beserta tim terpadu seolah-olah tidak mau ambil tahu dan ada indkasi ingin lepas tanggung jawab masing-masing," katanya.

Cerita Zainal, beberapa tahun lalu ketika Bupati Meranti baru beberapa hari selesai dilantik beliau sudah mengajukan rencana pembangunan dan usulan lokasi hutan kepada menteri kahutanan RI dengan surat Nomor ; 522.12/TAN HUT. LA-HUT/XII/20101594 tanggal 06 Desember 2010.

Sementara itu Ketua LSM Perades Guntur Musa mengahrapkan agar persoalan lahan masyarakat ini cepat diselesaikan.

"Kasihan masyarakat yang terus menunggu dari tahun ketahun namun tak ada kepastian," katanya.**jaafar