PEKANBARU- Permintaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar menunda melakukan penerimaan Pegawai Sipil Negeri (PNS) sangat disayangkan wakil rakyat yang duduk di Komisi A DPRD Riau. Apalagi alasannya untuk efisiensi penggunaan anggaran belanja di luar belanja modal.

"Seharusnya, efisiensi anggaran jangan dijadikan alasan untuk tidak melakukan penerimaan PNS tahun ini," kata Taufik Arrakhman, anggota Komisi A kepada wartawan di gedug dewan, Kamis (28/07/16).

Menurutnya, pemerintah pusat mesti mengedepankan kebutuhan daerah dengan adanya pembukaan PNS tersebut. Terlebih lagi sebutnya, masih ada beberapa daerah yang formasi PNS nya dinilai masih kurang dan juga belum efektif penempatannya.

"Kalau memang daerah membutuhkan penambahan pegawai, jangan anggaran yang dijadikan alasan. Karena pergerakan pegawai itu kan untuk menunjang kinerja sehinggga target pembangunan bisa tercapai," ungkapnya.

Lebih lanjut bendahara DPD Gerindra Riau ini mengatakan, PNS merupakan modal yang perlu dikelola dengan baik sehingga jika para PNS bekerja dengan baik, hasilnya juga akan baik untuk kemajuan daerah.

"Dari data yang kami terima saat ini, ada sekitar 6 ribu PNS di Riau. Kalau untuk Riau tentunya angka itu masih kurang, selain itu pemerataannya banyak juga yang belum tepat," tutupnya.**/nai