DINAS Pendapatan Daerah Provinsi Riau dan Dinas Pendapatan Daerah Kalimantan Selatan saling sharing informasi. Ini dilakukan untuk menggali potensi penerimaan daerah di berbagai sektor baru. Hal tersebut terlihat dalam pertemuan Dispenda Riau dengan Dispenda Kalsel, Senin (22/8/2016). Beberapa hal menarik terlihat dibahas, misalnya potensi PBBP3, potensi migas hingga pengembangan IT dalam mendukung pelayanan perpajakan.
Sekretaris Dispenda Kalimantan Selatan Fauzi mengatakan, Kalimantan Selatan sudah menerapkan sistem IT dalam pelayanan perpajakan. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kemudahan terhadap masyarakat. "Kami bekerja sama dengan Telkom Sigma, dimana untuk IT dibuat data center. Riau juga terlihat banyak melakukan inovasi dalam pelayanan pajak, kita lihat Riau juga sudah mulai mengarah ke IT," tuturnya.
Sementara itu Kadispenda Riau SF Hariyanto mengatakan, untuk inovasi Riau telah memberikan keringanan pajak. Hal tersebut diyakini dapat memberikan pengaruh pada peningkatan pendapatan asli daerah. "Ya kita juga melihat Kalsel banyak inovasi dan kemajuan. Jadi kami lebih saling berbagi informasi. Intinya lebih pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dibidang perpajakan," terangnya lagi.
Ilustrasi di atas merupakan salah satu contoh dari apa yang dssebut dengan program Riau Go IT, yang secara resmi diluncurkan Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman sempena Hari Jadi Riau ke-59 para 9 Agustus lalu. Menyusul setelah peluncuran itu, maka akan mulai diaplikasikan secara menyeluruh di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Riau.
"Dengan smart province ini pemerintah harus mampu memanfaatkan kemajuan dan kecanggihan teknologi informasi untuk aplikasi digital dalam memaksimalkan pelayanan. Karena, program ini bakal diaplikasikan secara menyeluruh di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi," tambah Gubri yang akrab dengan panggilan Andi Rachman ini.
"Kita tidak akan terlepas dari penggunaan IT dalam melakukan pembangunan di segala bidang, maka dari itu kita perlu menguasai dan megoptimalisasikan penggunaan IT guna mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi. Program Riau GO. IT ini pastinya akan diberlakukan kepada semua SKPD di Provinsi Riau. Jadi dari penerapan sistem teknologi ini semua kinerja pemda dalam menyajikan pelayanan publik harus ditingkatkan," tutur Gubri.
Ke depan, menurutnya, Provinsi Riau bisa memberikan layanan kepada masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi, "Adapun tujuan utama dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis teknologi ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya. Menuju provinsi cerdas dengan layanan berbasis teknologi informasi, sejumlah aplikasi pengelolaan daerah dibuka secara transparan ke publik dan bisa diakses di portal resmi Pemprov Riau di riau.go.id.
"Jika dibandingkan dengan kemajuan teknologi hari ini, kita sudah sangat ketertinggalan, maka melalui program Riau Go IT ini kita kejar ketertinggalan kita," imbuhnya. Sejuta kemudahan yang dapat dirasakan Masyarakat jika kecanggihan teknologi bisa diterapkan oleh Pemerintah, misalnya dalam memberikan jawaban kepada masyarakat bisa melalui akses internet atau dengan menggunakan Hand Phone yang mereka miliki, baik dalam memberikan masukan dan kritik saran.
"Untuk masyarakat 'tagline' yang dipakai, membumikan IT di Riau baik untuk kepentingan pemerintahan maupun masyarakat," tambah Andi Rachman. Dengan Programn ini, masyarakat tidak perlu meluangkan waktu lagi untuk mencari informasi tentang dinas dan badan, serta informasi di pemerintahan, Semua sudah bisa dipantau melalui online.
Mengenai kesiapan sumber daya manusia (SDM), Gubri menyatakan Riau sudah memiliki tenaga yang handal sudah disebar di seluruh satuan kerja di lingkungan Pemprov Riau. Demikian juga halnya dengan dukungan sarana dan prasarana teknologi. Pemprov Riau akan didukung oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam bantuan jaringan. Saat ini BRI telah memiliki satelit dan siap menyediakan layanan jaringan di seluruh cabang dan unit BRI hingga pedesaan. Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman juga menyebutkan kepada SKPD, untuk betul-betul memanfaatkan perkembangan informasi dan teknologi untuk pelayanan masyarakat.
"Bagaimanapun IT harus dimanfaatkan pemda ke depan dan harus diseriuskan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat," katanya. Dia menambahkan, sistem pelayanan masyarakat beralih basis IT akan terintegrasi dengan Dinas Komunikasi dan Informasi atau Diskominfo Provinsi Riau dan terkoneksi pada setiap SKPD. Langkah ini diharapkan akan menjadi upaya untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya teknologi.
Salah satu bentuk kemudahan yang diberikan lewat sistem ini, pengurusan izin dan administrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau akan diberlakukan dengan sistem online. Andi Rachman menyebutkan dengan diberlakukannya sistem ini akan lebih memberikan kemudahan pelayanan. "Jadi ada banyak sistem nanti yang akan diterapkan melalui IT, misalnya mengurus surat, sudah paperless dengan sistem e-office. Dewan juga bisa melakukan fungsi pengawasan mereka dengan memanfaatkan sistem IT ini," tutupnya.
Dalam beberapa praktiknya di Indonesia sampai saat ini, Smart Government memiliki nama dan integrasi sistem yang berbeda?beda untuk tiap daerah. Namun konsep yang dibawa sebenarnya sama, yaitu pada kemudahan pelayanan publik dan perizinan. Telah banyak best practice dari beberapa Pemerintah Daerah di Indonesia yang berhasil dengan konsep smart government ini.
Best Practice terhadap pelaksanaan smart government akan segera diwujudkan oleh Pemerintah Provinsi Riau saat ini. Situasi saat ini, bahwa beberapa SKPD telah memiliki beberapa aplikasi-aplikasi tersendiri dalam rangka meningkatkan pelayanan baik antar pemerintah, maupun pelayanan langsung kepada masyarakat. Langkah ke depan untuk mewujudkan smart government adalah mengintegrasikan seluruh aplikasi tersebut sehingga dapat menciptakan kemudahan akses terhadap penerapan Informasi teknologi kepada masyarakat dan pengguna layanan. Tentunya yang harus kita pahami adalah, pelayanan publik pada tingkat Provinsi tidak serta merta sama dengan kabupaten/kota dikarenakan kewenangan yang diatur pada urusan pemerintahan masing-masing.
Kabupaten/kota dalam urusan pemerintahannya memiliki kewenangan pelaksanaan pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat seperti penerbitan surat administrasi kependudukan (KK, KTP, Akte Kelahiran, dan lainnya), pengelolaan sampah, perbaikan jalan dan drainase ruang lingkup kabupaten/kota, pertamanan, lampu jalan lingkungan, transportasi publik dan pelayanan publik lainnya. Hal tersebut tentunya tidak bisa dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau.
Konsep yang dapat ditawarkan melalui smart government tingkat provinsi dalam pelayanan publik yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi yaitu pelayanan perizinan pada badan pelayanan perizinan, pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah, pelayanan pendidikan di dinas pendidikan, serta pelayanan perpajakan pada dinas pendapatan. Konten pelayanan publik yang dapat dilakukan adalah bagaimana memudahkan masyarakat melakukan pelayanan serta mendapatkan informasi layanan dan mekanisme layanan hanya cukup dengan menggunakan teknologi informasi untuk menghindari antrian panjang dan pengisian formulir yang berlembar-lembar.
Selanjutnya adalah dalam hal transparansi serta akuntabilitas kinerja pemerintahan yang dapat diakses oleh publik. Sebagai contoh, informasi tentang tahapan dan hasil perencanaan pembangunan daerah, data dan informasi pemerintah daerah, realisasi kegiatan fisik yang sedang dilaksanakan, serta informasi pemerintah lainnya yang dapat disampaikan kepada masyarakat untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintahan daerah.
Dalam hal pelayanan antar pemerintah, harus mulai melangkah kepada sistem kerja yang efisien serta paperless. Penggunaan aplikasi-aplikasi yang memudahkan kerja seperti e-office, e-planing, e-budgeting, e-monev, e-performance, e-kepegawaian dan aplikasi lainnya tentunya akan berdampak kepada kinerja yang lebih terukur, efisien serta lebih murah mengingat akan mengurangi penggunaan Alat Tulis Kantor (ATK) yang saat ini penganggarannya masih sangat besar. Tentunya keberhasilan dari smart government ini adalah integrasi terhadap seluruh layanan yang ada saat ini maupun yang akan dikembangkan serta aplikasi yang ada disetiap SKPD menjadi satu layanan yang dapat mudah diakses oleh masyarakat.
Selain konsep smart government yang dilakukan Pemprov Riau sendiri, dalam konteks kemaslahatan dan kepentingan masyarakat untuk peningkatan pelayanan publik di Provinsi Riau, maka Pemprov Riau dapat mendorong seluruh kabupaten/kota yang ada di provinsi Riau untuk bersama-sama menerapkan smart government melalui smart city di kabupaten/kota masing-masing. Dengan menyatukan persepsi penggunaan teknologi informasi di daerah masing-masing, tentunya kerjasama yang dapat terjalin akan memudahkan Provinsi Riau sendiri karena kebutuhan data juga sebagian besar terdapat di kabupaten/kota.***/Adv/Syaf
