BAGANSIAPIAPI-DPRD Kabupaten Rokan Hilir menjelaskan bahwa pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2016 sudah terlambat, Namun demikian pembahasan terus digesa untuk disahkan bulan ini.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Rohil, Drs Syarifuddin MM, di ruang Komisi C, Senin lalu.

Dia mengatakan bahwa pihaknya mengakui mereka sudah melewati tenggat waktu pengesahan, namun mereka mengklaim punya alasan kuat.

''Sementara ini kita berupaya untuk menyamakan persepsi diangka mana yang harus diambil, itu belum ketemu karena ada kendala teknis, untuk itu kita dan Pemkab Rohil sudah duduk bersama dengan kementerian keuangan minta pertimbangan-pertimbangan,'' ungkap Syarifuddin.

Dijelaskan Syarifuddin, bahwa pihaknya saat ini sedang melaksanakan rapat internal Badan Anggaran (Banggar) untuk menyusun kembali KUA-PPAS.

''Saat ini kita sedang membahas KUA-PPAS untuk menyamakan persepsi diangka mana yang harus di ambil, setelah itu baru kita duduk bersama dengan pihak pemda rohil,'' sebutnya, sebagaimana dilansir riaueditor.com.

Dia mengakui pengesahan APBDP 2016 sudah terlambat, untuk itu pihaknya sesegera mungkin menyamakan persepsi itu. Menurutnya, untuk menyamakan persepsi perlu didudukkan bersama-sama tidak bisa sepihak, kata Politisi PKB itu.

''Dalam waktu dekat teman-teman Banggar melakukan rapat internal, setelah itu baru ditetapkan jadwal kapan duduk bersama dengan pihak pemda,'' ujarnya.

Ditanya berapa persentase realisasi APBD Murni yang sudah berjalan. Syarifuddin menyebutkan, berdasarkan laporan yang diterima pihaknya realisasi APBD Murni sekitar 40-50% telah terealisasi.

Diperhitungkan APBD Rohil yang sudah berjalan sekitar 40-50%. Makanya di APBDP ini di pergegas lagi, apa kendalanya, program yang tidak memungkinkan lagi bagaimana," tegas Syarifuddin.

''Kita Dewan ini fungsinya hanya sebagai mengkontrol saja, bagaimana progres kinerja SKPD itu,'' tutupnya. (ee)

(f: rec)