JAKARTA-Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai, ada potensi masyarakat Indonesia ikut 'nombok' dalam kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga di seluruh wilayah Indonesia. Potensi itu muncul karena adanya kemungkinan pembengkakan jumlah kerugian sebesar USD 800 miliar.

''Saya kira bisa saja (nombok),'' ujarnya kepada merdeka.com di Jakarta, Jumat (21/10).

Dia mencontohkan, salah satu beban yang akan ditanggung oleh konsumen nantinya akan diterapkan melalui peningkatan harga BBM di pada Januari mendatang atau setelah evaluasi 3 bulan. Meski salah salah satu faktor untuk menaikkan harga BBM adalah harga minyak dunia, poin tersebut dianggap tidak akan berpengaruh dalam menaikkan harga.

Meski demikian, dia meyakini pemerintah masih bisa melakukan alternatif lain seperti membangun kilang, dibanding harus menjadi kegaduhan di masyarakat.

''Memang masih belum jelas bagaimana masalahnya. Mungkin USD 800 miliar kecil, tapi ke depannya akan besar kerugiannya. Lalu nanti bagaimana? Pemerintah masih bisa cari alternatif lain dengan pembangunan kilang di daerah terpencil,'' pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyadari konsekuensi dari keputusannya menetapkan harga bahan bakar minyak (BBM) di Papua sama dengan daerah lain akan merugikan PT Pertamina. Sebab, dibutuhkan biaya logistik yang cukup besar untuk menyalurkan BBM tersebut ke wilayah Papua yang masih sulit dijangkau oleh layanan transportasi umum.

Presiden menegaskan, sebagaimana dilaporkan Dirut Pertamina, bila kebijakan BBM satu harga tersebut diterapkan di Papua, maka Pertamina akan menderita kerugian sebesar Rp 800 miliar. Meski demikian, Presiden Jokowi bertekad untuk mewujudkan kebijakan tersebut dan menginstruksikan Pertamina untuk mencari solusinya.

''Saya sampaikan, ini bukan masalah untung dan rugi. Ini masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jumlah Rp 800 miliar itu terserah dicarikan subsidi silang dari mana, itu urusan Pertamina. Tapi yang saya mau ada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga harganya sekarang di seluruh kabupaten yaitu Rp 6.450 per liter untuk Premium,'' tegas Presiden Jokowi seperti dikutip dari laman Setkab, Jakarta, Selasa (18/10). (ee)

ILustrasi. (f: int)