PEKANBARU - Pengamat politik Pemerintahan Universitas Riau, Zaini Ali, menyayangkan sikap Komisi Pekilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru karena selaku penyelenggara Pilkada dianggap tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Pasalnya, ditemukannya Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda.
"Inilah suatu bentuk ketidak seriusan dan kelalaian KPU Pekanbaru sebagai penyelenggara. Seharusnya kesalahan yang sudah terjadi dimasa lalu, hal ini tidak boleh lagi terjadi dimasa sekarang. Malahan KPU Pekanbaru sekarang harus lebih baik dari pada KPU Pekanbaru yang dulunya," demikian disampaikan Zaini Ali ketika dikonfirmasi melalui selulernya, Rabu (8/6).
Adanya temuan DPT ganda fiktif yang telah ditetapkan oleh KPU Pekanbaru, Zaini menduga ada kelalaian dan tidak profesional kinerja KPU dalam melakukan verifikasi data sebelum ditetapkan menjadi DPT.
"Kalau DPT ganda fiktif terjadi, maka hal ini akan berdampak turun partisipasi pemilih, sebab secara otomatis nama yang ganda hanya satu yang bisa memilih, tentu yang satu lagi kehilangan hak pilihnya atau tidak bisa digunakan hak pilihnya," jelasnya.
Zaini menganggap hal ini suatu bentuk kerugian hak masyarakat sebagai pemilih. Malahan orang yang ada e-KTP dan lama tinggal di Pekanbaru tidak ada namanya di dalam DPT. Maka hal ini perlu dicermati oleh KPU Pekanbaru bagaimana potensi pemilih ganda tidak terjadi pada pilkada 15 Februari nantinya. Apakah membatasi undangan pilih C6 atau KPU Pekanbaru memberikan intruksi kepada KPPS agar betul-betul selektif dalam menjalankan tugasnya di TPS.
"Artinya, selain intruksi dari KPU Pekanbaru, harus ada pengawasan yang dilakukan oleh pihak Panwaslu serta jajarannya dan termasuk juga harus ada saksi dari pihak pasangan calon disetiap TPS," ungkap Zaini Ali.
Dengan adanya keinginan DPRD Kota Pekanbaru pelaksanaan pilkada ditunda, Zaini menganggap ini tidak bisa terjadi hanya karena waktu pemilihan tinggal beberapa hari lagi, sedangkan untuk melakukan verifikasi data DPT yang dilakukan oleh KPU Pekanbaru membutuhkan waktu lagi.
" Dan dampak buruknya apabila DPT berubah maka rasa kepercayaan masyarakat kepada KPU sebagai penyelenggara serta mengikuti Pilkada akan berkurang," beber Zaini.
Seharusnya KPU Pekanbaru sebagai penyelenggara, kinerjanya mestinya terukur dan terarah, berpengelaman dan memilki netralitas yang tinggi dalam menjalankan pilkada, pileg dan pilpres.**/sumber: Faktariau
