PELALAWAN (Klikriau.com) - Suasana perkantoran Bhakti Praja dan Kantor Bupati Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan sontak sepi, akibatnya sejumlah kantor-kantor pelayanan tidak jalan alias tidak ada pegawai yang melakukan tugasnya sebagai pelayan.

Menilik sepinya suasana perkantoran itu ternyata imbas balik dari pendaftaran Bupati Pelalawan, HM Harris sebagai Gubernur Riau Periode 2018-2023 ke beberapa Partai yang ada di Kota Pekanbaru. Dimana sejumlah pejabat ikut mengantarkan Bupati dalam pendaftaran tersebut.

Berdasarkan pantauan Klikriau.com, sejumlah pejabat Pemkab Pelalawan yang ikut dalam pendaftaran HM Harris ke Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan diantaranya, Hambali yang menjabat Kadis DPMPTSP, Hasan Tua, Kadis PU, Sekretaris Pertanian dan Holtikultura, Tengku Bahar, Kabid Diskominfo, Drg Ewin Romel, Sekretaris Dispora, Mukhtarius dan beberapa pejabat lainnya yang tidak bisa disebutkan namanya.

Selain diantarkan oleh PNS atau pejabat di lingkungan Pemkab Pelalawan itu, mantan Ketua DPRD Pelalawan dua periode itu juga diantarkan sejumlah politisi partai diantaranya, Nazaruddin, Ketua DPRD Pelalawan, Suprianto, Wakil Ketua DPRD Pelalawan, Imustiar, Ketua Komisi III, Fatmalena, Said Mashudi.

Selain politisi yang duduk sebagai Anggota DPRD, HM Harris juga diantarkan oleh sejumlah Tokoh masyarakat dan Ketua-ketua paguyuban yang tergabung dalam Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Ketua KNPI Pelalawan, Adi Sukemi yang juga Ketua DPD II Golkar Pelalawan.

Menanggapi hal tersebut, masyarakat Pelalawan menilai pegawai dan pejabat yang ikut dalam pendaftaran Bupati tersebut adalah pekerjaan yang sia-sia dan tidak bermanfaat, selain itu efek yang ditimbulkan cukup besar yakni kurangnya pelayanan.

"Seluruh masyarakat Pelalawan mendukung pencalonan bupati itu, tapi sayangnya pejabat yang ikut itu mengenyampingkan tugas mereka sebagai pelayanan masyarakat," ujar Syahril, salah seorang warga Pangkalan Kerinci kepada Klikriau.com Rabu (17/5) siang.

Diakuinya, tidak ada salahnya kalau pejabat mendukung Bupati tersebut maju sebagai Gubernur Riau, sebab dampaknya juga baik bagi Perekonomian Pelalawan kedepannya, apalagi pejabat yang ikut itu juga menjabat sebagai ketua-ketua paguyuban sehingga dukungan mereka juga sangat baik untuk majunya Bupati itu.

"Tidak selalu mendukung itu harus meninggalkan tugas, apalagi dampak dari pejabat yang meninggalkan pekerjaannya itu bisa menjelekkan citra Bupati dalam pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Ini baru pendaftaran, yang kita takutkan saat Bupati ikut Pilkada, artinya pelayanan pada masyarakat bisa lumpuh atau tidak berjalan sama sekali," ingatnya.(Fadhly)