SIAK - Hampir setiap tahun persoalan penerimaan siswa baru karena kebijakan pembatasan daya tampung sekolah terjadi di dua wilayah padat Kabupaten Siak, yaitu Tualang dan Kandis.
Biasanya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi leading sektor di jajaran Pemkab Siak selaluBpunya cara untuk mengantisipasi permasalahan tersebut.
Namun mulai tahun ini, sejak pemberlakuan kebijakan pengalihan status pengelolaan SMA se-derajat ke Pemerintah Provinsi Riau, persoalan penerimaan siswa baru di Kecamatan Tualang ini dikhawatirkan tak selesai.
Pasalnya hingga hari pendaftaran terakhir siswa baru SMA sederajat Sabtu (08/07/2017), calon orang tua dan wali murid di Tualang resah karena khawatir anaknya tidak mendapat tempat untuk melanjutkan pendidikan ketingkat menengah keatas.
Sejumlah kepala daerah termasuk Bupati Siak H.Syamsuar sebelumnya sempat khawatir akan dampak pemberlakuan peralihan kebijakan bidang pendidikan ini.
"Apapun jalan ceritanya, anak-anak kita di Siak harus tetap bisa bersekolah. Bukankah kita sudah punya peraturan daerah Wajib Belajar 12 Tahun? " kata Syamsuar usai mendengar keterangan dinas terkait serta keluhan masyarakat.
Berdasarkan penjelasan Sekretaris Dinas Pendidikan Suprapto, kuota Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) telah diatur oleh Peraturan Gubernur Riau sedemikian rupa sehingga tidak dapat membuat kebijakan baru untuk mengakomodir daya tampung.
"Masing-masing sekolah tak dapat menerima siswa diluar kuota yang telah ditetapkan Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi melalui Pergub tersebut, sehingga sekitar 500 calon siswa tempatan belum dapat diakomodir," sebutnya.
Berdasarkan kesepakatan rapat forum akhirnya menyetujui usulan Penghulu Tualang Juprianto, dimana untuk mengatasi minimnya daya tampung beberapa sekolah diminta untuk menambah daya tampungnya masing-masing satu kelas.
"Selain itu setiap rombongan belajar yang jumlahnya masih 36 siswa diminta untuk mempertimbangkan jumlah maksimal menjadi 40 siswa," pinta Syamsuar.
Orang nomor satu negeri istana itu juga meminta UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tualang untuk mengkoordinir PPDB dihari terakhir, sekaligus memverifikasi data jumlah pendaftar sebenarnya untuk mencegah data ganda disekolah berbeda.
"Alternatif terakhir, kita minta sekolah yang berada di seputaran Maredan untuk mempersiapkan penambahan lokal. Soal penambahan beban mengajar pada tenaga pendidik nanti koordinasikan dengan Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Siak" sebut Syamsuar.
Syamsuar meminta semua pihak terkait baik Camat, Lurah dan Penghulu, serta UPTD Disdikbud dan Kepala sekolah saling bersinergi.
Ia juga minta pengertian jajarannya untuk menyelesaikan permasalahan ini sebaik mungkin, sebab Pemkab sebut dia tidak mungkin lepas tangan menyangkut masa depan pendidikan anak-anak.
"Masyarakat banyak yang tak tahu kalau wewenang pengelolaan SMA sederajat sudah berpindah berdasarkan regulasi ke Pemprov, akhirnya nanti kita juga yang dikeluhkan. Apapun alasannya, anak-anak Siak harus bersekolah" tegasnya.**/MC
