JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi PKS Tifatul Sembiring menilai, parlemen saat ini berada dalam situasi genting, usai ditetapkannya Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

"Dengan ditetapkannya Pak Setya Novanto ini mencoreng nama DPR dalam tanda kutip," kata Tifatul di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/7).

Anggota Majelis Syuro PKS itu mendorong fraksi-fraksi partai politik di parlemen, berkumpul membahas posisi Ketua DPR Setya Novanto

"DPR ini harus ada posisi yang jelas. Harus segera fraksi-fraksi berkumpul. Pimpinan DPR harus berkumpul memutuskan hal ini," kata Tifatul.

Menurut Tifatul, meski pimpinan dewan bersifat kolektif kolegial, kejelasan posisi Setya Novanto harus diklarifikasi kepada publik. Sebab, hal ini berkaitan dengan citra dan simbol DPR di mata publik.

Proses pembahasan posisi Setya Novanto, menurut Tifatul, harus sesuai mekanisme yang berlaku di Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

Kata Tifatul, dalam kasus Setya Novanto, aspek legal tetap diutamakan sebelum berbicara mengenai etika karena berkaitan dengan kelembagaan.

"Kalau etika kembali kepada pribadi yang bersangkutan. Tapi pertama aspek legal dulu. Pertimbangan berikutnya moral," ujarnya.

Fraksi PKS, kata dia, akan segera membahas posisi dan status Setya Novanto dalam rapat fraksi untuk memutuskan sikap resmi.

Sebelumnya, Partai Golkar menyatakan tidak menyiapkan pengganti posisi Setya Novanto di DPR.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, saat ini tidak ada urgensi untuk melakukan pergantian posisi Setya Novanto sebagai Ketua DPR.**

Sumber: CNNIndonesia