JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyebutkan realisasi program perhutanan sosial akan mencapai 2 juta hektare hingga akhir 2018.

Dia menjelaskan pencapaian 2 juta ha itu merupakan akumulasi dari realisasi 2017 seluas 1,3 juta ha ditambah dengan rencana penetapan hutan adat 101.000 ha dan verifikasi atas usulan dari masyarakat sekitar 900.000 ha.

"[Kami] mobilisasi personel untuk verifikasi. Kuncinya di sana," kata Siti saat ditanya soal percepatan program perhutanan sosial di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (20/2/2018).

Pemerintah mengalokasikan 12,7 juta ha untuk program perhutanan sosial dalam RPJMN 2015-2019. Namun, berdasarkan identifikasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), realisasi program hingga 2019 mungkin hanya 4,38 juta ha berdasarkan pertimbangan lokasi yang mudah diakses oleh masyarakat sekitar hutan dengan jarak sekitar 5 km.

Siti menuturkan penyerahan lahan perhutanan sosial akan dilanjutkan pada Maret, mencakup 3.626 ha di Jawa Barat, 1.836 ha di Jawa Tengah, dan 3.635 ha di Jawa Timur. Di luar Jawa, lahan 413.705 ha di 12 provinsi juga siap diserahkan kepada masyarakat.

"Itu yang sudah siap diserahkan Bapak Presiden [Presiden Joko Widodo] kepada masyarakat," katanya.

Siti menuturkan evaluasi terus dilakukan terhadap realisasi program perhutanan sosial. Evaluasi menyangkut perkembangan panen perhutanan sosial, kesesuaian area hutan yang dialokasikan dengan lokasi penduduk, serta model dukungan finansial kepada masyarakat.

Soal penyiapan pembeli hasil panen, dia mengatakan, tidak hanya BUMN, perusahaan swasta juga mulai tertarik menjadi offtaker. Siti memberi contoh Garuda Food menyerap panen kacang tanah petani di atas lahan Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Pati, Jawa Tengah. Demikian pula dengan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA) yang tertarik membeli hasil perhutanan sosial di Kalimantan Selatan. (bisnis)