PEKANBARU- Guna mewujudkan Pekanbaru menuju kota layak anak, ada 24 indikator yang harus dipenuhi. Untuk itu Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (DPPA) Pekanbaru, menggelar rapat koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) Kota Pekanbaru Tahun 2018 di Aula Kantor Walikota Pekanbaru, Selasa (27/02/2018) dengan sejumlah OPD terkait.
Tim Gugus Tugas KLA ini diketuai oleh Sekda Kota Pekanbaru, M Noer sementara Wakil Ketua Rosmawati.
Kepala DPPA Pekanbaru Mahyuddin melalui Kabid Pemenuhan Hak Anak (PHA) H. Bukhairo saat ditemui awak media mengatakan, seluruh OPD sudah diminta memberikan laporan terkait tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.
"Seluruh OPD yang bersangkutan kita undang, karena untuk mewujudkan kota layak anak ini tidak akan selesai oleh DPPA sendiri tetapi dikerjakan bersama-bersama untuk mencapai 24 indikator Pekanbaru menuju Kota Layak Anak. 24 induktor tersebut dibagi lagi didalam 1 kelambagaan dengan 5 klaster," ungkap Bukhairo.
Lima klaster hak anak ini menjadi perbincangan dalan Rakor tersebut, diantaranya terkait hak sipil anak, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta perlindungan khusus.
"Mereka tanggungjawab kita semua, termasuk Dinas Sosial, DPPA dan intansi terkait lainnya, dan termasuk masyarakat juga, seperi halnya keberadaan anak dilampu merah kan sudah ada Perda-nya pemberi dan penerima sumbangan tidak dibenarkan lagi, dan seharusnya Satpol PP juga harus menegakkan Perda ini," katanya.
Mengenai hak sipil anak Bukhairo juga menjelaskan, bahwa untuk Kota Pekanbaru menargetkan setiap anak yang lahir harus memiliki dan mendapatkan akte kelahiran, meski ada beberapa kendala pihaknya optimisi bisa mewujudkan dan yang pastinya tidak bertentangan undang-undang dan peraturan yang ada.
"Dengan kerjasama semua pihak, kita targetkan 2018 ini pekanbaru bisa meraih penghargaan pekanbaru menuju Kota Layak anak predikat madya," terangnya.
Adapun narasumber dalam kegiatan ini yakni, Dra Hj. Rosmawati (wakil ketua tim pengembangan KLA) serta Dra Hj Lena Farida (Dosen UNRI).(klik)
