Jum'at, 22 Februari 2019
Follow:
Home
Mendagri Akan Buat Aturan Pembuatan KTP Paling Lama Satu Jam
Kamis, 05/04/2018 - 08:16:49 WIB
 
 

JAKARTA- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan segera menyusun dan menandatangani Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang mengatur batas waktu pembuatan KTP elektronik atau e-KTP. Dalam Permendagri itu, Tjahjo berencana membatasi waktu pembuatan e-KTP paling lama satu jam.

"Dalam minggu ini akan segera mengeluarkan Permendagri bahwa pembuatan KTP baik di Dukcapil pusat maupun di Dukcapil kabupaten/kota seluruh Indonesia pembuatannya maksimum 1 jam," kata Tjahjo kemarin.

Pengecualian diberlakukan untuk proses administasi kependudukan di wilayah terpencil. Dengan keterbatasan listrik dan internet, kata Tjahjo, pembuatan e-KTP di tempat terpencil tak bisa dilakukan secara instan.

Apalagi, pembuatan e-KTP disebutnya tidak bisa dilakukan secara online seperti pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak. Masyarakat perlu mendatangi kantor Dukcapil untuk merekam data diri.

"Kalau ada permasalahan keterbatasan itu ya pengecualian. Apalagi, kami belum bisa online, kalau mau buat e-KTP ini kan harus datang," kata Tjahjo.

Rencana membuat Permendagri merupakan tindaklanjut dari permintaan Presiden Joko Widodo agar Kementerian Dalam Negeri menyusun Peraturan Permendagri untuk mempercepat proses pembuatan e-KTP. Ini disusun agar warga mendapat pelayanan yang cepat dalam mengurus masalah administrasi.

"Mungkin dibuat Permendagri yang langsung dibatasi waktunya selesai e-KTP-nya berapa hari, syukur-syukur bisa berapa jam. Kalau ada peraturan menterinya, di bawah pelayanan e-KTP bisa lebih cepat," ujar Jokowi.

Tak hanya itu, Jokowi juga meminta agar Kemendagri bisa menjalankan strategi jemput bola bagi warga negara yang berada di lokasi terpencil.

"Terutama di wilayah-wilayah yang akses ke pemerintahan ini sangat jauh dan sulit terjangkau karena kendala geografis," paparnya.

Menteri Tjahjo mengatakan perekaman e-KTP hingga saat kemarin sudah mencapai 97,4 persen dari seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah wajib membuat KTP.

Sementara itu, masih ada 2,2 juta masyarakat yang belum melakukan perekaman dan tergolong sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum.

Selama ini waktu pembuatan e-KTP masih dikeluhkan dengan alasan kekosongan blanko. Akibatnya, warga yang sudah merekam data untuk KTP elektronik masih menunggu cukup lama, bahkan hingga berbulan-bulan sebelum menerima kartu identitas diri itu. (cnn)

 
Berita Terbaru >>
Karhutla Makin Meluas, Pemrov Riau Minta Bantuan Pusat
Mursini Gantikan Aziz Zaenal Jadi Ketua DPW PPP Riau
Bersama IBI, Disdalduk KB Pekanbaru Wujudkan Program KKBP
Edarkan Narkoba di Tapung, Suami Istri Ditangkap Polisi
15 Ton Ganja Siap Panen di Aceh Besar Dimusnahkan BNN
Dirpamobvit Polda Banten Ikuti Pelatihan Auditor Obvitnas di Jakarta
Syamsuar, Bupati Berprestasi Dilantik Jokowi jadi Gubenur Riau
Hoaks Pilpres Dibuat untuk Pengaruhi Sikap Politik Masyarakat
Ria Ricis Youtuber Wanita Pertama Asia Tenggara Raih 10 Juta Subscribers
Sekitar 200 Keluarga Terjebak di Kawasan ISIS di Suriah
 


Home

Redaksi | Pedoman Media Siber | Indeks Berita
© 2012-2017 PT Media Klik Riau, All rights reserved.
Comments & suggestions please email : redaksi.klikriau@gmail.com