BANGKINANG - Hearing yang di lakukan Komisi I DPRD Kampar dengan Dinas Kesehatan dan anggota Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) Kamis (19/7/2018) tidak menemukan kesepakatan.

Persoalan RTK Kampar ini mencuat kepermukaan dan menjadi heboh, ulah sikap anarkis oknum Satpol PP Kampar, saat anggota RTK melakukan demo di kantor Bupati, Senin (16/7/2018). Akibat tindakan kasar tersebut, satu pendemo perempuan dan dua mahasiswa dilarikan ke rumah sakit.

Di hadapan Kepala Dinas Kesehatan Kampar,  ratusan anggota RTK menyatakan bahwa mereka tidak meminta gaji, hanya hak mereka yang tertera sebagai uang transport. Mereka juga membantah tidak bekerja dan tidak adanya rekap setiap orang yang melahirkan.

"Yang kami minta bukan gaji tapi hak kami yang tertera sebagai uang transport," kata salah seorang RTK.

Kadis Kesehatan Kampar, Nurbit, menyampaikan bahwa saat ini sudah ada aturan melalui Permenkes bahwa tidak ada laghi yang namanya RTK. Siapa yang mengangkat dan siapa yang bayar gaji Nurbit bahkan tidak tahu. Karena sejauh ini dirinya tidak pernah mengangkat tenaga RTK.

Selanjutnya Komisi I DPRD Kampar menyepakati untuk melakukan uji Permenkes terlebih dahulu. Perwakilan bersama angggota dewan akan berangkat ke Jakarta menemui kementrian untuk mencari kebenaran peraturan tersebut.

Dalam hearing ini terlihat penjagaan ketat di lakukan oleh aparat penegak hukum dan personil Polres Kampar serta Anggota Kodim Kampar.***/hdr