PEKANBARU - Gubernur Riau terpilih, Syamsuar berjanji akan memangkas biaya perjalanan dinas yang angkanya sangat besar dalam APBD Riau 2019, agar dananya bisa dialihkan untuk program peningkatan kesejahteraan rakyat Riau.

Menurut Syamsuar dalam acara Seminar Bedah APBD Riau 2019 yang ditaja ISEI Pekanbaru hari ini, Selasa (22/1/2019), salah satu penyebab besarnya biaya perjalanan dinas ini karena banyaknya pejabat yang pergi ke luar daerah, misalnya saat ada undangan untuk sebuah acara. Pejabat terbiasa pergi dalam rombongan, 3 sampai 5 orang.

"Ini pemborosan. Mengapa harus  5 orang yang pergi, kan cukup satu saja. Nanti saya akan benahi dan biaya perjalanan dinas ini harus dipangkas. Di Siak yang diundang 5 saya hanya utus 1 saja," kata Syamsuar yang juga Bupati Kabupaten Siak.

Syamsuar juga mengkritisi kebiasaan pejabat, dimana kegiatan yang dilaksanakan satu hari, tetapi di SPJ dibuat menjadi dua hari. "Padahal ini pertanggungjawabannya dunia akhirat," kata Syamsuar.

Dalam materinya, Syamsuar menjabarkan, APBD Riau 2019 berjumlah Rp9,1 triliun, terdiri dari Rp4,102 triliun untuk belanja langsung, dan Rp5,076 triliun untuk belanja tidak langsung.
Belanja tidak langsung terbesar untuk belanja pegawai sebesar Rp2,415 triliun atau 48 persen dari total belanja tidak langsung.

"Dalam belanja langsung ini terdapat sebesar Rp401 miliar untuk belanja perjalanan dinas. Jumlah ini 10 persen dari total belanja langsung," kata Syamsuar memberikan perbandingan besarnya biaya perjalanan dinas tersebut.

Selain penghematan biaya perjalanan dinas, Gubernur Riau terpilih juga akan melakukan penyederhanaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau, karena OPD yang ada saat ini dianggap ada yang mubazir, tugasnya tumpang tumpang tindih dengan dinas yang sama di kabupaten atau kota.

"Misalnya Disdukcapil, untuk apa ada di Provinsi itu kan sudah ada di Kabupaten dan Kota, lingkup kerjanya juga di kabupaten dan kota," kata Syamsuar.

Menurut Syamsuar, harusnya dana yang ada di APBD Riau bisa digunakan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk memberikan pendidikan yang berkualitas untuk rakyat Riau, dengan memangkas biaya-biaya pendidikan yang selama ini menjadi beban orang tua.

"Saya akan komit dengan pendidikan berkualitas 12 tahun untuk anak-anak Riau, dengan memberikan kemudahan biaya. Jika soal kebijakan, itu kan bisa diatur, misalnya dengan memberikan Bantuan Keuangan (Bankeu) untuk daerah-daerah," tegas Syamsuar.

Sementara itu, Sekdaprov Riau, Ahmad Hijazi menjelaskan perumusan APBD Riau 2019, disusun berdasarkan ketentuan dan memenuhi seluruh prosedur. Terkait dengan belanja langsung lebih besar dibanding belanja tidak langsung, hal itu menurutnya, tidak bisa dianggap sebagai hal yang keliru. Karena, dalam belanja langsung ada pajak yang akan disalurkan ke daerah dan menjadi belanja tidak langsung.

“Ada belanja dalam bentuk bantuan keuangan dalam belanja langsung dan akan menjadi belanja tidak langsung, ini memang harus kita luruskan,” ujarnya.

Selain itu, pada belanja tidak langsung ada beberapa hal yang difokuskan ke beberapa wilayah yang dianggap membutuhkan terutama untuk perbaikan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.***/nai