PEKANBARU- Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru merupakan pusat pelayanan terpadu satu pintu terbaik dan terlengkap dari 14 MPP kabupaten/kota yang sudah beroperasi sejak 2018 hingga 2019 ini.
Hal ini disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin menyatakan, saat memberi sambutan pada peresmian pengoperasian MPP Pekanbaru, di halaman kantor Walikota Pekanbaru, Rabu (6/3/2019).
Peresmian atau grand opening diawali dengan penandatangan MoU atau kerja sama antara pemerintah kota dengan 24 instansi pemerintah, lembaga, perbankan dan badan usaha milik daerah dan negera yang turut memberi pelayanan di MPP.
Usai menandatangani MoU dilanjutkan penandatanganan prasasti MPP oleh Menpan Syafruddin. Kemudian dilakukan pengguntingan pita oleh Menpan bersama Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo, Gubernur Riau Syamsuar dan Walikota Pekanbaru Firdaus.Setelah pengguntingan pita, Menpan langsung meninjau satu per satu gerai pelayanan milik instansi pemerintah, lembaga, perbankan dan badan usaha milik daerah dan negera yang memberi pelayanan di MPP.
"Ruangannya cukup luas, servis cukup banyak, lengkap, dan banyak memberi pelayanan perizinan dan non perizinan," ujar Menpan usai peninjauan.
Menpan menyebut, MPP merupakan inovasi pelayanan yang sengaja dirancang bertujuan memberi pelayanan berkualitas sehingga masyarakat bisa terlayani secara efisiens dan efektif.
"MPP ini memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang maksimal, sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik," ucapnya.
Sementara itu, Walikota Pekanbaru Firdaus menyampaikan ucapan terima kasih kepada Menpan RB Syafruddin yang telah menyempat waktunya untuk meresmikan MPP Pekanbaru.
Dikatakan walikota, MPP yang mulai dibangun pada 2018 lalu itu merupakan komitmen pemerintah kota dalam menyukseskan program Kemenpan RB dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat dan pelaku usaha melalui pelayanan terpadu satu pintu.
"Awalnya, ibu Deputi Pelayanan Publik sempat ragu ketika kita sebutkan lokasi pembangunannya. Namun kami optimis, 2018 dimulai pembangunan dengan merenovasi lantai dasar kantor walikota. Alhamdulillah, dalam waktu sangat pendek, 4 bulan, kami bisa menyelesaikan," ucapnya.
Saat ini, terang walikota, MPP dengan luas ruangan sekitar 4.000 meter persegi melayani sebanyak 173 perizinan dan non perizinan yang terdiri 96 perizinan ditangangi DMP-PTSP serta 77 pelayanan oleh 24 instansi pemerintah, lembaga, perbankan serta badan usaha milik daerah.
"Apa yang kita resmikan ini tahap pertama pelayanan. Nanti akan ada gedung B, Kantor Bappeda untuk pelayanan Disdukcapil. Untuk administrasi kependudukan ini 14 konter kami siapkan untuk pelayanan capil," papar walikota. (Adv/pemko)
