JAKARTA- Utang luar negeri Indonesia, yang terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral serta swasta, hingga akhir November 2019 mencapai USD 401,4 miliar atau Rp 5.498,7 triliun (kurs Rp 13.699).
Utang luar negeri tersebut meningkat 8,2 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun 2018 sebesar USD 370,7 miliar. Utang luar negeri tersebut juga meningkat jika dibandingkan periode Oktober 2019 yang sebesar USD 400,7 miliar.
Secara rinci, utang luar negeri pemerintah mencapai USD 198,6 miliar, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya USD 180,4 miliar.
Sementara utang luar negeri bank sentral sebesar USD 2,7 miliar, melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu USD 3,0 miliar.
Posisi utang luar negeri pemerintah tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan pada bulan sebelumnya yang senilai USD 199,1 miliar. Hal ini karena adanya pelunasan pinjaman bilateral dan multilateral yang jatuh tempo pada periode laporan.
Pengelolaan utang luar negeri pemerintah juga diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, dengan porsi terbesar pada beberapa sektor produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
Di antaranya yaitu sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (19,0 persen dari total utang luar negeri pemerintah), sektor konstruksi sebesar 16,5 persen, sektor jasa pendidikan sebesar 16,1 persen.
Selain itu, sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 15,4 persen, serta sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 13,4 persen.
Sementara itu, utang luar negeri swasta, termasuk BUMN, mencapai USD 200,1 miliar, juga meningkat dibandingkan November 2018 yang hanya USD 187,2 miliar.
Utang luar negeri swasta ini terdiri dari lembaga keuangan sebesar USD 46,1 miliar dan bukan lembaga keuangan sebesar USD 153,9 miliar.
"Perkembangan tersebut antara lain dipengaruhi cukup tingginya pelunasan surat berharga domestik yang jatuh tempo, meskipun pada periode yang sama terdapat penerbitan surat utang perusahaan bukan lembaga keuangan (PBLK) dan penarikan pinjaman oleh perbankan,” ujarl Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Onny Widjanarko dalam keterangan resmi, Rabu (15/1).
Utang luar negeri tersebut meningkat 8,2 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun 2018 sebesar USD 370,7 miliar. Utang luar negeri tersebut juga meningkat jika dibandingkan periode Oktober 2019 yang sebesar USD 400,7 miliar.
Secara rinci, utang luar negeri pemerintah mencapai USD 198,6 miliar, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya USD 180,4 miliar.
Pengelolaan utang luar negeri pemerintah juga diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, dengan porsi terbesar pada beberapa sektor produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
Di antaranya yaitu sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (19,0 persen dari total utang luar negeri pemerintah), sektor konstruksi sebesar 16,5 persen, sektor jasa pendidikan sebesar 16,1 persen.
Selain itu, sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 15,4 persen, serta sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 13,4 persen.
Adapun rasio utang luar negeri Indonesia selama hingga akhir November 2019 mencapai 35,9 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Di samping itu, struktur utang luar negeri Indonesia tetap didominasi jangka panjang dengan pangsa 88,5 persen dari total utang luar negeri.
Untuk menjaga struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus berkoordinasi dalam memantau perkembangan ULN.
"Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menyokong pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," katanya.
Sumber : Kumparan
