Selasa, 25 Februari 2020
Follow:
Home
Polemik Komut BRK,
Suhendro: Tidak Sepatutnya Sekda Jadi Komut di BRK
Minggu, 19/01/2020 - 07:57:54 WIB
 
 

PEKANBARU,KLIKRIAU.COM - Akademisi Dr. Suhendro SH MHum, punya pandangan lain terhadap kisruh jabatan komut BRK yang beberapa hari terakhir menimbulkan pro dan kontra. 

"Jika tidak ada aturan yang dilanggar tetapi tidak sepatutnya Sekda yang sangat sibuk dengan tugas pemerintahan juga menjadi Komut di BRK yang secara efektif harus mengawasi BRK, " kata Suhendro, Sabtu (18/1/2020).

Munculnya pro kontra ini lantaran salah satu calon komut yang diusulkan adalah Yan Prana Jaya Indra Rasyid yang belum lama ini menjadi orang nomor satu atau top manager di birokrasi Pemerintahan: Sekretaris Daerah Provinsi Riau. 

Karena masih segar dalam ingatan, sesungguhnya saat proses penetapan Sekdaprov pun sempat muncul polemik serta isu isu tak sedap di ruang publik. Cuma tensinya tidak setinggi isu Komut BRK. Bahkan sempat beredar isu, nama Said Syarifudin (SS) yang bakal menjadi Sekda, bahkan beberapa hari sebelumnya, SK penetapannya sudah diteken President. Namun ditengah jalan tiba tiba berubah ke Yan Prana. 

Belakangan muncul lagi isu Komut BRK yang menjadi perbincangan hangat di ranah publik. Ada yang pro tak sedikit pula yang kontra. 

Ketua Umum Forum Kerukunan Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) DR. Drh.H. Chaidir,MM misalnya. Ia menilai sudah sepatutnya jabatan Komisaris Utama Bank Riau Kepri (BRK) diberikan kepada Sekdaprov Riau. Sebab, pemegang saham tertinggi di BRK adalah Pemprov Riau. Dan, pejabat eksekutif tertinggi di Pemprov itu melekat pada seorang Sekdaprov. 

"Itu konsekuensi dari sebuah logika perusahaan BUMD. Artinya begini. Pemegang saham terbesar di Bank Riau Kepri itu adalah Pemerintah Provinsi. Nah, otomatis Pemerintah Provinsi lah yang harus mengendalikan pengawasan terhadap BRK tersebut," kata Chaidir dalam perbincangan dengan media terkait Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) di Ballroom Dang Merdu, Gedung BRK Lantai IV, Jalan Sudirman Pekanbaru, Jumat (17/1/2020).

Begitu juga Bagus Santoso. Mantan anggota DPRD Riau dua periode, itu menilai Yan Prana berkompeten menjadi komisaris utama karena ia punya pengalaman mengelola keuangan daerah.

“Yan Prana ini birokrat senior dan punya pengalaman mengelola keuangan daerah. Jadi saya kira dia pantas menjabat komisaris lembaga keuangan daerah, Bank Riau Kepri,” kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini kepada wartawan..

Menurut Bagus dalam aturan Kemendagri, komisaris Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu berjumlah tiga orang, satu diantaranya berasal dari pemerintah daerah. Dan karena Pemprov Riau sebagai pemegang saham pengendali BRK, maka Yan Prana selaku pejabat Pemprov Riau punya hak mendaftar menjadi komut,” ujar Bagus Santoso. 

Pengamat Perbankan Riau, Edyanus Herman Halim punya pendapat lain. Di salah satu media online, Ia berkata seharusnya posisi Komut itu diisi oleh orang yang profesional. Selain itu, kata Edyanus, Komut mesti fokus dan punya waktu untuk khusus mengurusi bank plat merah kebanggaan masyarakat Melayu itu. 

Senada dengan Edyanus, Akademisi Dr Suhendro SH MH mengatakan tidak sepatutnya Sekda merangkap Komut BRK.

"Sebenarnya ini soal etika dan kapasitas serta kemampuan di bidang perbankan saja, sebab jabatan komut itu sangat strategis dalam mengawasi maju mundurnya sebuah bisnis di sektor apapun itu, termasuk perbankan, " tandas Suhendro, seperti dinukil dari berazam.com, Sabtu (18/1/2020).

Untuk diketahui personil Komut dan Direksi BRK kini sedang dibahas dalam RUPS. 

Dari nama-nama yang sudah dilakukan tes wawancara dan presentasi untuk posisi Komisaris Utama (Komut) memunculkan tiga nama. Ketiga nama itu Sekdaprov Riau, Yan Prana Jaya Indra Rasyid, Plt Asisten II Setdaprov Riau Indra, serta Karo Umum, Ariyadi. Tiga nama ini menyisakan dua nama: Yan Prana dan Indra. 

Dari sini saja sudah bisa ditebak peluang Yan Prana Jaya sebagai wakil pemegang saham, dalam hal ini Pemprov Riau dengan saham mayoritas, hampir 95 persen bakal dipilih. 

Berdasarkan struktur kepemilikan BRK hingga Desember 2014 yang diperoleh dari website bankriaukepri.co.id, Pemprov Riau memiliki saham 42,91 persen atau setara dengan Rp 419,168 miliar.(*)

 
Berita Terbaru >>
Pengurus JMSI Riau Galang Dana untuk Bantu Pengobatan Anak Wartawan
Terharu Dibezuk HT, Sarah Calon Hafizoh Doakan HT Jadi Bupati Pelalawan
Warga Dua Desa di Teluk Meranti Satu Suara Menangkan HT
Kenang Jasa-jasa Kadispar Riau, Tiga Ruangan Pertemuan Bertukar Nama
Sebelum Menaiki Pesawat, Presiden Jokowi Berpesan Dashboard Lancang Kuning Bagus Sekali
Kapolda Riau Lepas Peserta Lomba lari Fun Run di Kota Dumai
HT Minta Tidak Ada Pihak yang Intimidasi Warga dan Tim
Diduga Camat Kongkalikong, Honor RT/RW 2 Bulan Tak Dibayar
Terus Mengembangkan Sayap, 10 Wartawati Nyatakan Gabung di FJPI
Bersama Warga dan Partai Gerindra Husni Tamrin Perbaiki Jalan Desa
 


Home

Redaksi | Pedoman Media Siber | Indeks Berita
© 2012-2017 PT Media Klik Riau, All rights reserved.
Comments & suggestions please email : redaksi.klikriau@gmail.com