SELATPANJANG - Kebijakan pemerintah melakukan rasionalisasi pengelolaan anggaran pembangunan yang turut berdampak pada upaya percepatan pembangunan infrastruktur di daerah. Menyikapi kebijakan ini, Pemkab Kepulauan Meranti berupaya untuk memaksimalkan pengelolaan anggaran APBD pada upaya percepatan pembangunan infrastruktur dasar di pedesaan.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti H. Ardhani, MT, Senin (1/2) di Selatpanjang terkait alokasi anggaran APBD 2016 dilingkunan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Untuk tahun anggaran 2016, alokasi anggaran di PU sebesar 160 miliar lebih. Dari total alokasi anggaran tersebut, kita fokuskan untuk membangun infrastruktur dasar di pedesaan. Diantaranya untuk membangun jalan poros kecamatan, jembatan dan beberapa sarana infrastruktur dasar lainnya. Langkah ini kita ambil agar alokasi anggaran benar-benar maksimal dan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat," ungkap Kadis PU Meranti tersebut.

Menurut Ardhani, buruknya infrastruktur jalan di pedesaan menjadi salah satu penyebab lambatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kondisi jalan yang buruk, menyebabkan para petani di pedesaan kesulitan untuk mengakses pasar. Situasi ini juga turut menggiring para petani terkurung dalam konteks pemikiran yang tradisional.

Meskipun memiliki kemempuan untuk lebih prudoktif, dengan kondisi jalan yang buruk menjadikan para petani dipedesaan pasrah dalam budaya cukup makan. Hal ini yang menyebabkan kenapa sektor pertanian dan perkebunan di pedesaan sulit berkembang kearah yang lebih komersil.

Disisi lainya, buruknya infrastruktur dasar dipedesaan turut menjadi penyebab aktifitas pelayanana publik berjalan lambat. Akibatnya, masayarakat kesulitan untuk mengakses pusat-pusat pelayanan publik. Disamping itu, buruknya kondisi jalan lintas di pedesaan juga memicu terjadinya peningkatan inflasi dipedesaan.

Masayarkat harus membayar biaya kemahalan akibat biaya transportasi yang turut terdongkrak naik akibat kondisi jalan yang buruk. Untuk itu, sulit bagi  masyarakat di pedesaan untuk bisa hidup layak dengan kondisi infrastruktur dasar yang buruk.

"Ini salah satu dasar dan alasan kuat bagi Pemkab Meranti memprioritaskan pembangunan sarana jalan, jembatan dan pelabuhan di pedesaan. Kita berharap dengan kebijakan ini, secara perlahaan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat di pedeasan. Jalan lintas dan jalan poros akan menjadi sasaran utama pada program pembangunan di 2016 ini," beber Ardhani lebih lanjut.

Dipending
Terkait tindak lanjut pembangunan Jembatan Selat Rengit (JSR), Ardhani mengatakan pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Merbau dan Pulau Tebing TInggi ini tetap dilanjutkan. Bagaimanapun juga, pembangunan JSR ini merupakan bagian dari program Merangkai Pulau yang digegas Pemkab Kepulauan Meranti.

Namun dengan minimnya alokasi anggaran, Pemkab Kepualuan Meranti melakukan rasionalisasi pengeloalan anggaran. Pengelolaan anggaran lebih difokuskan dulu untuk program-program yang mendesak dan menjadi kepentingan masayarakat.

"Untuk pembangunan JSR tetap berlanjut. Hanya saja, untuk tahun 2016 ini tidak kita anggarakan (dipending red). Kita fokus dululah untuk membangun jalan di pedesaan," tandas H Ardhani MT.**/rilis