PANGKALAN KERINCI - Guna meningkatkan kinerja perusahaan di bidang produksi, ekologi dan sosial, Forum Komunikasi Daerah (FKD) bersama PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), dan Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) menggelar konsultasi publik penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari (PHTL), Selasa (16/8), di Pangkalan Kerinci.
Dalam konsultasi publik itu, sejumlah perwakilan desa yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan diundang untuk memberikan masukan secara faktual berdasarkan data akurat di lapangan. Tujuan FKD menggelar kegiatan ini agar mendorong proses ekolabel sertifikasi, berperan dan memberikan masukan alam proses sertifikasi serta mengawasi proses sertifikasi tersebut.
"Jadi silakan masyarakat menyampaikan masukannya yang faktual dan sesuai data di lapangan," kata Koordinator FKD, Harri Oktavian, saat memfasilitasi konsultasi publik yang turut dihadiri oleh sejumlah unsur pemerintahan dari Dinas Kehutanan dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten maupun Propinsi Riau.
Terdapat 3 isu pokok (Produksi, Ekologi, Sosial.red) dengan 8 kriteria dan 48 indikator metode penilaian lapangan sertifikasi PHTL, sesuai pedoman LEI 99-31.
"Tahun 2015 lalu, RAPP sudah meraih prediket Baik atau Perak, itu pun dicapainya selama 10 tahun, jadi memang sangat sulit untuk mendapatkan sertifikasi ini, apalagi prediket Sangat Baik, belum ada di Indonesia untuk standar PHTL-LEI ini, kata Lead Assessor dari PT. Mutu Agung Lestari (MAL) selaku lembaga sertifikasi di lapangan, Artamur.
Artamur menambahkan, perwakilan masyarakat diundang untuk mengetahui perkembangan terbaru tentang kondisi RAPP dan memberi masukan baik positif maupun negatif. Masukan tersebut akan dicatat untuk diverifikasi, dan akan diputuskan oleh panel pakar nantinya.
Pelaksanaan sertifikasi ini melibatkan 8 Estate RAPP dengan luas sekitar 248 ribu hektar di 5 Kabupaten di Riau, meliputi Pelalawan, Kampar, Siak, Kuansing dan perbatasan Indragiri Hulu.
Sejumlah Kepala Desa, perangkat desa maupun tokoh masyarakat desa di sekitar wilayah operasional RAPP saling memberikan masukan terhadap kinerja perusahaan selama ini. Beberapa di antara datang dari Desa Gunung Melintang, Desa Kopah, Desa Petai di Kuansing, Desa Lubuk Jering di Siak, Desa Pesajian di Inhu, Desa Segati, Desa Air Hitam, Desa Lubuk Kembang Bungo dan Desa Sotol di Pelalawan.
Pada umumnya masyarakat telah merasakan manfaat dari berbagai program yang dilakukan perusahaan. Namun demikian, sejumlah catatan kritis juga diberikan antara lain soal tenaga kerja lokal, program Community Development (CD) untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan tanaman kehidupan.
Menanggapi hal ini, mewakili manajemen, General Manager Stakeholder Relations (SHR) dan CD, Wan Mohd. Jakh Anza mengatakan perusahaan sangat berkomitmen untuk tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Namun dalam pelaksanaan program CD nya, perusahaan akan membantu sesuai kebutuhan masyarakat setempat.
"Kita melihat sesuai yang dibutuhkan masyarakat, bukan keinginan semata, dan perusahaan sangat terbuka untuk bekerjasama, baik itu dalam bentuk Hutan Rakyat, atau tanaman kehidupan," ujarnya.
Terkait tenaga kerja, ditambahkan Wan Jakh, setiap peluang kerja yang ada, pihaknya selalu menginformasikan ke Desa untuk ditempel di papan pengumuman, selain dilaporkan ke pihak Disnaker. Namun, dalam proses perekrutannya tetap mengikuti kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Tidak jarang, kualifikasi tersebut juga telah disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya yang ada.
"Terimakasih atas masukan yang diberikan, saya rasa masalah komunikasi mungkin juga patut menjadi perhatian kita bersama, sebab program CD itu merupakan bagian dari program CSR, termasuk lingkungan, tanaman kehidupan, dan sebagainya," pungkasnya.**/rilis