Menurut Gubri, pengesahan yang terus tertunda, hanya karena alasan tak qourum anggota dewan yang hadir pada sidang paripurna bukan hanya merugikan pemerintah, tetapi masyarakat luas yang sudah lama menunggu RTRW.

"Kita tentu berharap, masyarakat juga untuk segera DPRD memparipurnakan RTRW ini. Kalau itu betul-betul sesuai dengan ketentuan," kata Andi Rachman Jumat (22/9/17).

Andi mengaku tak tahu apa lagi persoalan hingga pengesahan yang sudah dua kali tertunda karena ketidak qourum jumlah anggota DPRD yang hadir. Pada hal dari sisi pemerintah sendiri sudah melaksanakan apa yang diatur dalam ketentuan, termasuk menghadiri acara pembahasan RTRW dan agenda paripurnanya. 

Meski begitu, Andi sepertinya enggan mengomentari terlalu jauh soal adanya anggapan kepentingan dan politik, dibalik dua kali tertundanya pengesahan RTRW tersebut.

Apa lagi menurutnya, persoalan RTRW ini Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) melalui aksi GNSDA beberapa waktu lalu sudah memiliki data terkait RTRW tersebut. 

"Kita dari provinisi sudah mengingatkan untuk tidak macam-macam. Semuanya sudah ada aturannya. Dari dua kali tak qourum, itu bukan domain kita. Pemrov Riau selalu siap ikut dalam paripurna tersebut," ungkap Andi.

Saat dimintai penegasannya, jika persoalan ini terus berlarut dan tak kunjung disahkan, Andi lagi-lagi enggan menanggapinya terlalu jauh. Mantan anggota DPR RI ini hanya mengataka segala sesuatunya sudah ada mekanisme termasuk proses paripurna RTRW tersebut.

"Mekanismenya ada. Untuk paripurna pun ada mekanisme. Kalau telat ya pasti merugikan, bukan hanya pemerintah tapi semuanya," ujar Gubri.***/MC