PEKANBARU - Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) semakin meluas di Riau, karena itu Pemprov minta bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menanggulanginya.

"Kita mengajukan bantuan ke BNPB. Bantuan yang dibutuhkan kita minta peralatan, pompa, helikoter untuk water bombing dan pendampingan," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, Edwar Sanger, di Pekanbaru, Kamis (21/2/2019).

Menurut Edwar, saat ini sudah ada bantuan helikopter dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan helikopter Super Puma.

Sebelumnya, status siaga darurat kebakarna hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau sudah ditetapkan mulai 19 Februari, selama delapan bulan ke depan hingga 31 Oktober 2019.

Penetapan ini didasari sejumlah pertimbangan, salah satunya untuk menjaga agar pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, khususnya Pemilu Presiden (Pilpres), tidak terganggu oleh asap Karhutla.

Menurut Edwar, penetapan status tersebut dinilainya akan meringankan upaya pencegahan dari pemerintah daerah, karena akan mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat melalui BNPB.

"Secara simultan kita bersatu, (pemerintah) pusat juga campur tangan. Kalau sendiri kita kewalahan," ujar Edwar.

Dari awal Januari hingga 18 Februari lalu, tercatat 843 hektare lahan terbakar di Provinsi Riau. Lokasi kebakaran tersebar di Kabupaten Rokan Hilir 117 hektare, Kabupaten Dumai 43,5 hektare, Kabupaten Bengkalis 627 hektare, Kabupaten Meranti 20,2 hektare, Kabupaten Siak 5 hektare, Kabupaten Kampar 14 hektare, dan Kota Pekanbaru 16 hektare.

Citra Satelit Terra-Aqua juga menunjukan jumlah titik panas di kawasan gambut Provinsi Riau pada periode 11-17 Februari meningkat menjadi 231 titik, yang dari 48 titik di periode 4-10 Februari. Titik panas terkonsentrasi di daerah pesisir Riau seperti di Kabupaten Bengkalis,,Dumai, Kepulauan Meranti dan Pelalawan.***/nai