PEKANBARU - Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ir Wiratno MSc, menyatakan, kawasan konservasi di Indonesia mencapai 27,14 juta hektare. Kawasan ini dikelilingi hampir 6.000 desa.
Hal ini dikatakannya dalam acarangobrol pintar (Ngopi) PWI Riau di gedung Graha Pena, Senin (13/5/20190).
Beberapa diantaranya ada di Riau dan masih bagus kawasan hutannya, seperti kawasan Suaka Alam Rimbang Baling dan Taman Nasional Zamrud di Kabupaten Siak.
"Mari kita kelola alam dengan benar, agar membawa berkah untuk kita semua," kata Wiratno.
Disebutkannya, tekanan dan ancaman terhadap kawasan konservasi makin meningkat padahal fungsi ekologi potensi hayati sangat tinggi seperti perlindungan tata kelola air, penyediaan air bersih, udara bersih hingga pencegahan bencana alam. Berbagai langkah pencegahan terus dilakukan agar kelestarian hutan tetap terjaga.
Menurut Wiratno, salah satunya bisa dilihat di kawasan ekowisata Tangkahan, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat Sumatera Utara. Dulu di sini banyak aktivitas penebangan hutan. Namun sekarang masyarakat di sana tidak lagi beraktivitas mengganggu hutan.
"Mereka tetap mendapatkan mata pencarian tanpa harus menebang pohon. Kawasan itu dijaga kelestariannya sehingga menarik bagi wisatawan datang ke sana. Untuk memandikan gajah bayar, untuk menunggang gajah juga bayar di samping manfaat wisata lainnya yang bisa dinikmati di sana. Ada miliaran uang yang dihasilkan untuk menghidupi dua desa di kawasan itu," katanya.
Wiratno juga menyebutkan, berbagai langkah telah dilakukan sehingga Indonesia berhasil meningkatkan jumlah populasi hewan atau tanaman langka. Misalnya jalak bali dari hanya 31 ekor di 2015 kini menjadi 191 ekor. Lalu gajah sumatera dari 2015 sebanyak 611 ekor menjadi 693 ekor di tahun 2018. Demikian pula harimau sumatera dari jumlah 180 ekor di tahun 2015 menjadi 220 ekor di tahun 2018.
"Orangutan juga kita lakukan pelestarian. Bahkan kita punya pusat rehabilitasi orangutan yang jumlahnya mencapai ribuan individu. Ada yang menarik dari orangutan ini ketika dioperasi. Penyembuhan pasca operasinya sepuluh kali lebih cepat daripada manusia," katanya.
Sementara itu Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan Ditjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ir Sustyo Iriyono MSi dalam acara ini menyatakan, bahwa direktorat penegakan hukum di KLHK baru berusia empat tahun. Namun, pihaknya langsung melakukan berbagai upaya baik pencegahan maupun penindakan secara tegas terhadap pelanggaran hukum terhadap lingkungan hidup dan kehutanan.
"Personel juga dilengkapi bukan saja dari sisi jumlah tetapi juga kemampuan. Kami lakukan kerja sama dengan seluruh instansi terkait seperti penegak hukum, dikdukcapil, perhubungan, BMKG, dan lain-lain yang semuanya terintegrasi ke dalam big data sehingga informasi yang kita butuhkan terhadap pencegahan dan penegakan hukum mudah dilakukan," ujarnya.
Sustyo menyadari bahwa dari berbagai kasus yang ada, banyak diantaranya yang masih belum selesai. Karenanya dia meminta dukungan semua pihak agar bisa menyelesaikan dengan perangkat dan personel yang ada.
Beberapa contoh pelanggaran hukum di bidang lingkungan dan kehutanan menurutnya adalah menguasai hutan tanpa izin, pembalakan liar, pemalsuan dokumen, penyelundupan hewan atau tumbuhan langka dan sebagainya. "Pelakunya bisa individu, tergorganisir, oknum politisi, oknum aparat hukum hingga pelaku transnasional atau melibatkan pihak negara lain ," katanya.
Ikut jadi pembicara Ketua Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah Riau Dr Elviriadi SPi MSi. Acara dibuka Ketua PWI Riau, Zulmansyah Sekedang.
Zulmansyah mengadakan, Ngopi PWI Riau ini dilakukan untuk menambah wawasan, informasi dan bahan liputan bagi wartawan terutama yang peduli terhadap lingkungan hidup dan kehutanan.
"Kami bekerja sama dengan kementerian LHK dan menghadirkan narasumber yang berkompeten. Kegiatan seperti ini akan kembali dilakukan tanggal 27 Mei yang akan datang " kata Zulmansyah.**/zie
