PEKANBARU - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru memanggil Wajib Pajak (WP) pemilik 64 objek pajak yang menunggak Pajak sejak 1995.

Dari hasil kerja sama Bapenda, Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) beserta Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru sepakat untuk memanggil WP akibat tunggakan pajak yang mencapai 13 Miliar.

Ini juga merupakan tindak lanjut Memorandum of Understanding (MoU)  beberapa waktu lalu sudah ditandatangani.

Pemanggilan ini berjalan cukup efektif.  Para WP yang selama ini tidak membayarkan tunggakan PBB-nya selama bertahun-tahun, meski tahun lalu ada kebijakan penghapusan denda.

Bahkan  ada yang langsung membayar lunad tagihan PBB-nya dengan nilai diatas Rp100 juta.

Kepala Bidang Penagihan Bapenda Kota Pekanbaru Edi Satriawan menjelaskan, pihaknya mengejar tunggakan PBB Rp13 miliar dari 64 objek pajak ini.

''Ini kelanjutan dari MoU khusus untuk penagihan pajak yang terutang. Ada 64 WP dengan tunggakan Rp13 miliar lebih,'' katanya, Kamis (30/1/20)

Lebih lanjut dipaparkannya, WP dipanggil untuk melunasi tunggakan tersebut.

 ''Kita memangil wajib pajak yang terhutang agar membayar sesuai tagihan yang ada. Mungkin kita kasih waktu tiga bulan menyelesaikan tunggakan beserta dendanya. Ada tunggakan dari tahun 1995. Paling besar ada tunggakan Rp400 juta,'' ujarnya.

Sementara itu Kepala Seksi (Kasi) Datun Kejari Pekanbaru Rully Affandi menjelaskan, posisi pihaknya adalah membantu Bapenda Kota Pekanbaru dalam melakukan penagihan.

''Ini tentang penyelesaian piutang PBB pada Bapenda Kota Pekanbaru. Hari ini WP yang ditagih, 64 WP,'' jelasnya.

Sebelum menagih, dia menyebut WP diberikan penjelasan tentang ketentuan terkait PBB.

''Alhamdulillah lancar. Ada yang bayar, ada yang mencicil, ada yang minta waktu. Kita membantu pemulihan terhadap pajak. Intinya, jika diberi kuasa. Kita siap,'' tegasnya. (*)