PEKANBARU - Sampai hari ke-12 pelaksanaan kampanye Pilkada Serentak 2020 di Riau, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat ada 449 kali pertemuan yang digelar oleh seluruh calon kepala daerah di 9 kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada.

Dari total jumlah pertemuan tersebut, dua pertemuan terpaksa dibubarkan karena penyelenggara tidak mengantongi Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye.
STTP ini berlaku untuk setiap jenis kampanye, termasuk tatap muka atau dialogis.

"Secara prosedur, STTP lebih dulu disampaikan kepada polisi dan ditembuskan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)," kata Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan.

Menurut Rusidi, dua kegiatan kampanye yang dibatalkan itu ada di Kota Dumai. Jajaran Bawaslu bersama pihak kepolisian setempat mengambil langkah tegas berupa pembubaran kegiatan.

Berdasarkan pengawasan kampanye di 10 hari pertama itu, lanjut Rusidi, Paslon lebih banyak melakukan kampanye dengan pertemuan terbatas, penyebaran bahan kampanye dalam bentuk masker, penutup kepala wanita (jilbab), kartu nama, brosur, serta stiker dan lain lain.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebar di beberapa daerah seperti di Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kota Dumai.

"Bahan kampanye yang dibagikan  pasangan calon kita lihat ada yang berbentuk jilbab, masker, pakaian, kartu nama dan brosur, dan itu diperbolehkan," jelasnya.

Pada masa pandemi Covid-19 ini, penerapan rotokol kesehatan juga merupakan bagian fokus pengawasan Bawaslu. Catatan Bawaslu, pelanggaran protokol kesehatan terjadi di Kabupaten Kuansing dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Namun  Pengawas yang berada di lapangan segera mengingatkan kepada tim sukses dan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan.***/mcr