PEKANBARU- Penasehat Hukum (PH) Sekdaprov Riau non aktif, Yan Prana Jaya (YP) merasa perlu untuk meluruskan pemberitaan yang berkembang terkait penahanan YP yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Riau pada 22 Desember 2020.

Dari keterangan PH YP, Denny Azani B Latief SH yang didampingi Ilhamdi Taufik SH MH dan DR Aermadepa SH MH menyebutkan, berita yang berkembang dan menyebutkan kalau klien mereka YP tidak kooperatif sangat tidak tepat. 

Katanya, selama penyidik meminta keterangan, YP selalu hadir sampai ia ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. "Jika klien kami tidak kooperatif, tentu ia akan mangkir memenuhi panggilan kejati,".

"Jadi, tidak benar klien kami tidak kooperatif, tapi berdasarkan UU KHUP pemeriksaan itu harus ada pemberitahuan secara tertulis. Makanya kita sangat berharap media bisa lebih profesional dalam pemberitaan," ucap Denny di hadapan para awak media, Kamis (7/1/2021). 

Diceritakan Denny, saat ini kondisi klien mereka sehat dan bugar. Hanya saja upaya penangguhan penahanan yang diminta, sampai saat ini belum dibalas oleh Kejati Riau, apakah dikabulkan atau tidak. Menariknya, pihak Kejati justru meneken surat permohonan penangguhan kedua yang mereka ajukan. 

"Ini lucu, kami tak menerima surat jawaban dari Kejati, tapi mereka meneken surat pengajuan penahanan kedua. Artinya, Kejati sudah menolak surat permohonan penangguhan penahanan  pertama kami," ucapnya. 

Denny dan rekan juga menyayangkan penahanan YP yang berakibat terhambatnya birokrasi di Pemerintahan Provinsi Riau. Sementara, kasus yang diangkat dugaan korupsi pada saat YP menjabat sebagai Kepala Bapedda Kabupaten Siak (2014-2017). 

"Kenapa ini terjadi? Sementara pada saat menjabat ketua Bappeda Kabupaten Siak Yan Prana idak ada melakukan pungutan terkait ATK, makanan, atau SPJ pegawai. Bahkan pada saat itu BPK RI telah mengaudit semua keuangan daerah kabupaten yang hasilnya Kabupaten Siak mendapat prediksi WTP sehingga mendapat penghargaan dari pemerintah RI. Kami tidak tau mengapa ini sampai terjadi. Dan ini juga akan kami pertanyakan kepada pihak kejati. Ini makanan sehari-hari, bukan untuk memperkaya diri sendiri," timpal DR Aermadepa SH MH. 

Dia menyebutkan, kesalahan masa lalu berakibat kepada kondisi sekarang. Dari segi hukum, penahanan itu hak penyidik (objektif dan subjektif). "Kita selaku masyarakat juga punya hak untuk ingkar dan minta dilakukan peninjauan. Ingat, seseorang bisa disebut koruptor kalau sudah ada putusan pengadilan," tegasnya. 

Untuk itu, Aermadepa mengharapkan kepada media untuk meluruskan suatu berita yang merugikan kliennya. Pihaknya sangat menghormati hukum, untuk itu selaku PH sangat berharap tidak terjadi Failed by press akibat pemberitaan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. 

"Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk membebaskan Yan Prana. Untuk itu kami harapkan rekan-rekan wartawan hadir pada saat persidangan nanti," pungkasnya. (sier)