JAKARTA-Ketua Komite IV DPD RI Sukiryanto menganggap kepengurusan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) yang baru saja dibentuk a-historis. Atau tidak sejalan dengan sejarah terbentuknya organisasi nirlaba tersebut.

Sebab, selain tidak inklusif, juga tidak merepresentasi seluruh sumber daya yang ada. Niat awal pembentukan MES sangat jelas dan masih termaktub dalam misi penguatan organisasi tersebut. Demikian dikatakan Senator asal Kalimantan Barat tersebut di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/2/2021).

“Masyarakat Ekonomi Syariah merupakan organisasi nirlaba yang bertujuan untuk mengembangkan dan mempercepat penerapan sistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. MES menjadi wadah yang inklusif dalam menghimpun seluruh sumber daya yang ada dan membangun sinergi antar pemangku kepentingan,” tandasnya.

Tetapi hari ini kita lihat kepengurusan MES. Apakah sudah menghimpun seluruh sumber daya yang ada? Dan apakah sudah membangun sinergi antar pemangku kepentingan? Tanya Sukiryanto.

Memang, dari susunan pengurus MES yang diketuai Menteri BUMN Erick Thohir itu, tidak ada satupun representasi dari Senator atau DPD RI sebagai wakil stakeholder daerah.

Susunan hanya diisi dari unsur MPR, DPR dan Eksekutif, termasuk para menteri.

“Kita ingat persis bahwa kerangka awal berdirinya MES digagas oleh KH Ma’ruf Amin, mantan Ketua OJK Mulyaman dan Pak Perry Warjiyo, yang sekarang menjabat Gubernur Bank Indonesia. Dengan visi untuk menjadi organisasi terdepan dalam mewujudkan arus baru ekonomi syariah di Indonesia,” ungkap Sukiryanto.

 Namun, melihat kepengurusan saat ini, Sukiryanto mengaku pesimis visi tersebut dapat dicapai. Apalagi di struktur penggerak dan pengurus harian, semua diisi para menteri kabinet.

“Saya bukan mengecilkan pemahaman mereka di pengurus inti, tetapi kepengurusan ini sekali lagi saya katakan, tidak menghimpun seluruh sumber daya yang ada dan membangun sinergi antar pemangku kepentingan,” pungkas Sukiryanto.