PEKANBARU,KLIKRIAU.COM - Kabar soal siapa yang akan menjabat Walikota Pekanbaru semakin santer dibincangkan banyak kalangan. Semua berharap orang yang ditunjuk menjadi Pj Wako adalah mereka yang benar-benar memiliki kualitas untuk membenahi kota Pekanbaru yang sarat persoalan.

"Jika botol ketemu tutup, kenapa tidak!" kata tokoh masyarakat Riau, Fauzi Kadir menyikapi gonjang ganjing siapa menduduki Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, Kamis (12/5/2022). Ia tidak mempermasalahkan kalau Pj Wako orang pusat yang ditunjuk oleh Mendagri.

Ketua Partai Ummat Provinsi Riau ini memang sedikit risau dengan sosok yang akan menjadi Pj Wako Pekanbaru. Karena menurutnya mengurusi Kota Pekanbaru yang kompleks masalah ini dibutuhkan sosok yang luarbiasa, bukan yang biasa-biasa saja.

Dari nama-nama yang diusulkan Gubernur, menurut Fauzi tidak ada yang luarbiasa. "Pj Wako harus punya problem solver, karena Pekanbaru ini memiliki persoalan yang sangat kompleks. Semua nama yang diusulkan tak ada yang memenuhi kriteria. Semua biasa-biasa saja. Tidak ada yang luarbiasa. Sementara Pekanbaru butuh sosok pemimpin yang luarbiasa. Makanya saya berharap Mendagri menunjuk orang yang tepat untuk kota pekanbaru," tukasnya. 

Disinggung soal munculnya nama diluar usulan gubernur Riau, seperti Muflihun (Sekwan DPRD Riau), disebutkannya juga tak memenuhi kriteria. 

"Tugas sekwan hanya ngurusi soal administrasi saja, tidak ada yang luarbiasa. Sementara kita butuh pemimpin yang luarbiasa," pungkasnya. 

Statemen pedas juga pernah disampaikan Ketua Forum Intelektual Muda Riau Indonesia (FIMRI), Robert Hendriko SH. Bahkan Lembaga Swadaya Masyarakat ini melihat ada indikasi tak baik terkait siapa yang akan menduduki Pj wako Pekanbaru.

"Kami melihat ada sS'ejumlah pihak melakukan lobi-lobi politik dengan Kemendagri untuk menduduki Pj Walikota Pekanbaru pilihan mereka. Goal-nya apalagi kalau bukan imbalan proyek  selama 3 tahun anggaran. Kami mendapat kabar, salah satu pejabat teras Riau disokong salah seorang pengusaha terkaya di Kota Smarth City ini ikut terlibat dalam melakukan lobi-lobi politik," ucapnya.

Oleh karena itu, Robert berharap Kemendagri jangan terjebak dengan politik uang dan transaksional. Sebab, salah menentukan Pj alamat kehancuran akan tiba.(sier)