Rafik, yang merupakan salah satu penggugat, menilai Munas XI yang digelar pada 20-21 Agustus 2024 lalu di Jakarta melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Golkar yang dihasilkan dalam Munas X tahun 2019. "Munas seharusnya dilaksanakan pada Desember 2024, bukan Agustus, sesuai dengan aturan Anggaran Dasar PG Pasal 39 Ayat 2 poin a," ujar Rafik dalam keterangannya, Sabtu (24/8).

Menurut Rafik, penyelenggaraan Munas XI bertentangan dengan keputusan Munas X yang menyebut bahwa Munas diselenggarakan setiap lima tahun di bulan Desember. Ia juga mengkritik keputusan Golkar yang langsung menetapkan forum Munas pada Agustus 2024 serta mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Kepanitiaan pada 15 Agustus 2024. "Seharusnya, Agus Gumiwang Kartasasmita dan kepengurusan lainnya melanjutkan sisa masa jabatan ketua umum Airlangga Hartarto hingga Desember 2024," tambahnya.

Lebih lanjut, Rafik menyatakan bahwa salah satu tuntutannya adalah agar PN Jakarta Barat membatalkan seluruh hasil Munas XI yang dianggap inkonstitusional. "Kami meminta Pengadilan Negeri membatalkan hasil Munas XI yang digelar 20-21 Agustus 2024 karena dasar hukum penyelenggaraannya sudah salah," tegasnya.

Rafik juga berharap Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tidak serta merta menerima perubahan Badan Hukum Partai Golkar periode 2019-2024. "Kami ingin agar Kemenkumham tidak menerima berita acara perubahan ini karena kasusnya masih dalam proses di pengadilan," tutup Rafik.(*)