BAGANSIAPIAPI- Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) diminta merampingkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada, guna efisiensi dan penghematan anggaran. Hal ini dikatakan Wakil Ketua DPRD Rohil, Abdul Kosim, Sabtu (14/2).

Menurut Abdul Kosim, sejumlah SOTK di SKPD Rohil saat ini terlihat hanya membebani anggaran karena anggaran yang dikelola
terlalu kecil dan minim. Akibatnya tidak maksimal menyalurkan
kebutuhan masyarakat yang membutuhkan kinerja SKPD tersebut.

"Anggaran SOTK di seluruh SKPD sangat kecil dibandingkan dengan bagian di Sekretariat Daerah (Setda). Dengan penggabungan tidak menutup kemungkinan akan terjadi efisiensi anggaran, dari hasil efisiensi tersebut akan lebih berguna untuk pembangunan lainnya," ujar Kosim.

Kosim juga menyatakan, selain beberapa SKPD digabung, perlu tambahan SOTK baru seperti pembentukan Dinas Pertambangan dan Energi.

"Kabupaten lain yang tidak mamili minyak bumi memiliki Dinas
Pertambangan, kenapa di Rohil justru tidak ada," katanya.

Menurutnya, dengan adanya Dinas Pertambangan dan Energi, kelak Pemkab Rohil bisa mengetahui secara jelas perkembangan dan lifting minyak disamping kaitannya dengan Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi yang diperoleh Rohil sebagai primadona pendapatan daerah.

Selain itu, kedepannya Dinas dimaksud juga bisa dijadikan sebagai SKPD dalam mengurus kebutuhan listrik masyarakat.*klik-zie-mbr