Selatpanjang (klikriau.com)-Pengentasan kemiskinan yang menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti tak cukup jika hanya mengandalkan dana APBD, kini dengan dijalankannya Program Perlindungan Sosial yang dicanangkan oleh Pemerintahan Presiden Jokowi, Pemkab Meranti menyatakan siap mensukseskannya.

Salah satunya melalui sosialisasi penggunaan 3 kartu 'sakti' Jokowi. Diharapkan dapat memberikan nilai tambah kepada masyarakat Meranti penerima kartu tersebut.

"Kartu ini belum familiar ditengah masyarakat dan secara nasional mulai disosialisasikan. Kita harapkan kartu ini dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat miskin di Kabupaten Meranti," ujar Sekda. Drs. Iqaruddin, MSi, saat membuka kegiatan Sosialisasi Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Kesejahtaraan Sosial (KKS) dan Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS) Tahun 2015, di Selatpanjang, Selasa (7/3).

Inilah yang mendasari Pemkab. Meranti menggelar Bimtek Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Kesejahtaraan Sosial (KKS) dan Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS) untuk Aparatur Kecamatan dan Kelurahan, Tim Pendamping PKH dan peserta dari Instansi terkait lainnya.

Seperti diketahui, Program Perlindungan Sosial yang dicanangkan pemerintah pusat untuk menekan angka kemimskinan di Indonesia, lewat 3 kartu 'sakti' Jokowi sejalan dengan program pemerintah daerah. Namun sayangnya di Meranti masih banyak yang belum memahami fungsi kartu dan pencairan dana bantuannya.

Diharapkan dengan sosialisasi yang menghadirkan M. Arif Tasrif selaku Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan - TNP2K dan Prof. Salahudin serta Himawan dapat memberikan pemahaman kepada peserta tentang pemanfaatan kartu 'Sakti' tersebut.

Ditegaskan Sekda, agar kartu 'sakti' tersebut tepat sasaran dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat diperlukan data yang valid, saat ini masih banyak kantong-kantong kemiskinan yang belum terdata dengan baik untuk itu Sekda meminta dinas terkait untuk membuat data yang valid, sehingga penyaluran berbagai bantuan sosial dapat tepat sasaran. "Ini merupakan PR kita bagaimanan menyelaraskan dan mensukeskan program nasional penanggulangan kemiskinan," ucap Sekda.

Sekda juga berharap, seluruh pihak satu persepsi menyatukan gerak langkah dalam mensukseskannya. "Data Valid ini juga untuk mengantisipasi kecemburuan ditengah masyarakat, jangan sampai yang berhak tidak dapat yang tidak berhak dapat," jelas Sekda dimana jika terjadi kesalahan merupakan kesalahan semua.

Selain itu sebagai daerah baru pemekaran dengan tingkat kemiskinan mencapai 35 persen, Sekda berharap Meranti dapat menjadi daerah prioritas pengentasan kemiskinan nasional, jika perlu dijadikan pilot project nasional program sosial. Dan sebagai daerah yang terletak dipesisr Indonesia yang berbatasan dengan Selat Malaka, pintu gerbang Provinsi Riau mendapat prioritas proyek pembangunan infrastruktur nasional.

"Semoga Meranti bisa menjadi project Nasional agar program Pemda merangkai pulau lewat pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, air bersih dan listrik dapat segera dituntaskan," pungkas Sekda memgakhiri.*klik-rls/hms