PEKANBARU - Mengambil lokasi di Tugu Zapin yang terletak di depan kantor Gubernur Riau (Gubri), puluhan aktivis Greenpeace Indonesia menggelar aksi demonstasi, Sabtu (30/5).

Aksi ini merupakan aksi serentak yang dilakukan Greenpeace di 5 Kota di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Padang.

Juru Kampanye Media Greenpeace Indonesia, Zamzami, mengatakan, aksi ini dalam rangka mendesak pemerintahan Jokowi supaya berhenti Menggunaan Energi Kotor.

Demo dengan aksi seni kreatif atau flash mob, dimulai dengan berjalan kaki dan melintas di zebra cross, lalu secara tiba-tiba, aktivis yang menggunakan pakaian menyerupai petani dan nelayan Batang ini tersentak dan membeku selama 15 detik. Setelah itu seseorang membangunkan mereka.

Aksi ini ingin mengingatkan Presiden Jokowi untuk peduli terhadap warga masyarakat Batang. Greenpeace juga mendesak pemerintah Jepang selaku investor proyek PLTU Batang untuk membantalkan rencana membangunan program energi 35.000 MW tersebut.

Sementara jurukampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Hindun Mulaika menyebutkan, saat ini pemerintah bermaksud mengembangkan program energi sebesar 35.000 MegaWatt (MW) untuk Indonesia di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah (Jateng). Program energi PLTU Batang ini diklaim sebagai PLTU terbesar di Asia Tenggara.

Padahal, selama 4 tahun, warga Batang telah melakukan berbagai cara untuk menolak rencana pembangunan proyek tersebut. Salah satu alasan penolakan itu, yakni penggunaan bahan bakar batubara sebagai sumber energi. Jika energi ini berjalan berarti 20 tahun ke depan, Indonesia akan bergantung dengan batubara sebagai sumber enegri PLTU Batang.

Sementara energi batubara adalah salah satu sumber energi fosil yang paling kotor, salah satu penyebab perubahan iklim dengan dampaik yang sangat merugikan. Ironisnya, Indonesia memiliki sumber energi terbarukan seperti geothermal. panas matahari dan angin.

"Cadangan geoghermal di Indonesia mencapai 40 persen dari total cadangan dunia," terangnya.

OLeh sebab itu, kata Hindun, Greenpeace mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera membantalkan rencana pembangunan PLTU Batang karena dipastikan akan merugikan warga masyarakat Batang yang kebanyakan memiliki mata pencarian sebagai nelayan dan petani.

"Mereka kehilangan mata pencarian jika proyek PLTU Batang ini tetap dibangun," kata Hindun.*klik