BENGKALIS(klikriau.com)-Dianggap tak efisien dan membebani anggaran daerah, khususnya di Sekretariatan Daerah (Setda) Bengkalis, ratusan tenaga honorer akan dirumahkan, saat ini masih dalam proses evaluasi  administrasi umum (Asisten III).

"Sesuai pernyataan Pj Bupati Ahmadsyah Harrofie yang akan merumahkan dan tak memperpanjang kontrak kerja ratusan honorer dalam sebuah kegiatan. Saat ini sudah dalam proses evaluasi. Diperkirakan tuntas sebelum kegiatan tahun 2016 dimulai" ujar Kabag Humas Setda kabupaten Bengkalis, Johansyah Syafri, kepada wartawan, Selasa (12/1).

Johansyah mengatakan, dinonaktifkannya ratusan honorer ini adalah sebuah konsekuensi dalam pekerjaan dan bukan bentuk sentimen terhadap kepentingan atau kekuasaan. Dan mengefisienkan keberadaan honorer lewat data bets serta pegawai negeri sipil yang sudah ada.

Terlebih lagi, lanjut Johan dalam sebuah pekerjaan, ada reward (penghargaan) dan punishment (hukuman). Maka jika memang tenanga honorer ini tidak lagi dibutuhkan, pemberhentian perpanjangan kontrak dilakukan, agar tidak membebani anggaran daerah.

"Keinginan untuk merumahkan ini adalah untuk honorer yang masuk dalam suatu kegiatan dari bagian tertentu. Sedangkan untuk honorer dari data bets, sejauh ini tidak ada persoalan dan tetap akan diperpanjang masa kontraknya" sambung Johan.

Menurutnya, hal semacam ini tidak hanya berlaku di Kabupaten Bengkalis saja. Seperti di Pelelawan, Siak dan Kabupaten/Kota lain. Tujuanya sama, mengurangi beban anggaran dan lebih mengefektifkan tenaga honorer maupun pegawai negeri sipil yang sudah ada.

"Persoalan pemberhentian honorer ini, sejatinya bersifat normal dan wajar. Terlebih tenaga kontrak, maka jika tidak dibutuhkan, sewaktu-waktu tenaga honorer ini bisa berhentikan. Untuk apa menggaji jika  hal yang dikerjakan itu sudah tidak ada lagi" sebutnya.

Sebelumnya, pada akhir Desember lalu Penjabat Bupati Bengkalis H Ahmad Syah Harrofie mengatakan bahwa ia sering sekali mendapat laporan banyak tenaga honorer khususnya di Sekretariat Daerah yang keberadaannya kurang efektif dan dinilai hanya membebani anggaran daerah. Untuk itulah keberadaan mereka pada tahun 2016 akan dievaluasi.*klik