Pengelolaan JT Muara Lembu Jadi Kewenangan Pusat
Jumat, 05/Februari/2016 - 10:43:33 WIB
 |
| |
JT Muara Lembu/Net
|
|
PEKANBARU(klikriau.com) - Sempat kembali beroperasi beberapa bulan terakhir, Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Riau, akhirnya kembali mengeluarkan SK penghentian sementara kegiatan operasional Jembatan Timbang (JT) Muara Lembu yang ada di wilayah di Riau terhitung tanggal 1 Februari 2016.
Penghentian sementara JT ini sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dimana salah satu poinnya adalah pengoperasian jembatan timbang menjadi kewenangan pusat.
Adapun beberapa JT yang dihentikan pengoperasian diantaranya adalah Muara Lembu baik di Duri, Rantau Berangin, Logas Terantang Manuk, dan Ujung Batu.
Kepala Dishub Provinsi Riau, Rahmad Rahim, berdasarkan UU 23 tahun 2014 itu, kewenangan JT ke Pemerintah pusat seharusnya sudah berjalan sejak tahun 2014 yang lalu, dan dalam jangka waktu selama dua tahun harus dijalankan.
"Dalam menjalan JT pemerintahan mengikuti pada Pemendagri, sementara kita merujuk pada peraturan undang-undang. Sejauh ini JT yang dijalankan itu diatur dalam Perda tahun 2013 dan Pergub, tidak ada lagi kutipan di JT," tegasnya.
Dijelaskannya, kendati telah merujuk pada undang-undang dan sudah diatur dalam Perda, namun pada kenyataanya tidak ada yang mampu menjalankan sesuai amanat Perda.
Kedepan, Rahmad mengatakan, undang-undang tahun 2014 tersebut harus dijalankan, pasalnya sudah ada surat edaran dari Mendagri, dimana kewenangan yang ada pada daerah yang masuk kewenangan pusat dan harus dijalankan.
Sementara mengenai pegawai yang selama ini ditempatkan di JT tersebut, Rahmad menyebutkan akan ditarik ke Dishub Riau dan akan ditempatkan di beberapa bidang yang masih membutuhkan pegawai.
Disisi lain, mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari JT di Riau, ia mengatakan sejak penghentian pengoperasian JT tahun 2013 lalu, hingga saat ini tidak ada PAD dari jembatan timbang.
"Sejak diberlakukannya Perda nomor 5 tahun 2013 itu, tidak ada lagi PAD yang berasal dari JT. Bahkan yang terjadi di lapangan sebagian besar JT di klaim menjadi milik Pemkab masing-masing," pungkasnya.*Klik-ref
