JAKARTA-Mencuatnya kembali kasus Munir, terutama terkait dengan keberadaan dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kasus tersebut, membuat Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), angkat bicara.
Reaksi presiden keenam RI itu diungkapkan melalui akun Twitter @SBYudhoyono. Dia mengatakan perbincangan publik mengenai kasus tersebut selama dua pekan terakhir, semakin melebar dan bahkan bernuansa politis.
"Saya amati perbincangan publik ada yang berada dalam konteks, namun ada pula yang bergeser ke sana ke mari dan bernuansa politik," cuit SBY, Minggu (23/10), sebagaimana dilansir CNN Indonesia.
Dia kemudian menambahkan, di tengah polemik itu, dia lebih memilih menahan diri.
“Saya memilih menahan diri dan tak reaktif dalam tanggapi berbagai tudingan. Ini masalah yang penting dan sensitif. Juga soal kebenaran dan keadilan,” tulisnya.
Namun, bagi SBY, menahan diri tidak berarti diam dan tidak melakukan apa-apa. Bersama jajarannya di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB), SBY mengumpulkan dokumen untuk memberikan penjelasan pada publik.
"Kami buka kembali semua dokumen, catatan dan ingatan kami apa yang dilakukan pemerintah dalam penegakan hukum kasus Munir," lanjutnya.
Dia juga menambahkan bahwa semua hal yang berkaitan dengan temuan TPF Munir akan dibeberkan pada publik.
"Yang ingin kami konstruksikan bukan hanya tindak lanjut temuan TPF Munir, tetapi apa saja yg telah dilakukan pemerintah sejak November 2004.”
Di rangkaian cuitan tersebut, SBY juga mengingatkan para pengguna media sosial bahwa pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) Munir Said Thalib meninggal ketika menumpang pesawat Garuda Indonesia menuju Amsterdam pada 7 September 2004 silam.
Melalui Twitter, SBY meyakinkan publik bahwa dia akan menyampaikan kebenaran terkait kasus pembunuhan Munir. (Twitter @SBYudhoyono)Melalui Twitter, SBY meyakinkan publik bahwa dia akan menyampaikan kebenaran terkait kasus pembunuhan Munir. (Twitter @SBYudhoyono)
Pada waktu itu, SBY masih berkedudukan sebagai calon presiden. Kemudian tiga minggu setelah ia dilantik, istri Munir, Suciwati, datang menemui SBY.
“Kurang dari seminggu setelah pertemuan itu, kita berangkatkan tim penyidik Polri ke Belanda,” tulis SBY, sembari menyebutkan bahwa TPF waktu itu belum dibentuk.
Agar publik tidak resah dan kemudian menimbulkan polemik baru, SBY berjanji akan segera menyampaikan kebenaran.
“Aktivitas pemerintah dan penegak hukum selanjutnya, segera kami sampaikan kepada publik. Saya ingin publik tahu duduk persoalan yang benar,” cuit SBY.
Dia berjanji akan menyampaikan kebenaran itu dalam beberapa hari ke depan.
“Penjelasan yang akan kami sampaikan dalam 2-3 hari mendatang, haruslah berdasarkan fakta, logika dan tentunya juga kebenaran.”
Sebelumnya, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo membuka kemungkinan berkomunikasi dengan SBY terkait dokumen hasil investigasi TPF Munir. Namun, hal itu akan dilakukan jika kejaksaan tak kunjung menemukan titik terang mengenai keberadaan dokumen tersebut.
Saat ini Kejaksaan Agung sedang menghubungi satu per satu anggota TPF yang bubar sejak Juni 2005.
Berdasarkan Pasal 9 Keputusan Presiden (Keppres) 111/2004 tentang pembentukan TPF Munir, laporan hasil penyelidikan TPF selama enam bulan harus disampaikan kepada publik. Namun hingga kini, hasil penyelidikan tak pernah dibuka kepada publik.
Kementerian Sekretaris Negara (Kemsekneg) menyatakan tak memiliki dokumen TPF. Kemsekneg membuktikan hal itu dengan memberikan daftar surat masuk pada 2005 dan TPF tak ada dalam daftar itu.
Di sisi lain, dalam persidangan Komisi Informasi Pusat (KIP) sebelumnya, mantan Sekretaris TPF Usman Hamid dan anggota TPF Hendardi mengatakan bahwa hasil penyelidikan TPF diserahkan langsung kepada SBY pada 24 Juni 2005. (ee)
(f: CNN Indonesia)
