Senin, 29 April 2024
Follow:
Home
900 Pejabat Deplu AS Teken Memo Protes Kebijakan Imigrasi Trump
Rabu, 01/Februari/2017 - 15:15:17 WIB
  Donald Trump (REUTERS/Kevin Lamarque)  
TERKAIT:
   
 
WASHINGTON DC - Sekitar 900 staf dan pejabat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (Deplu AS) menandatangani memo internal memprotes kebijakan imigrasi Presiden Donald Trump. Penandatanganan ini menjadi bentuk "pemberontakan" terhadap kebijakan Trump.

Dituturkan pejabat senior Departemen Luar Negeri AS, seperti dilansir Reuters, Rabu (1/2/2017), memo ini telah diajukan kepada pelaksana tugas Menteri Luar Negeri AS, Tom Shannon, melalui "saluran protes" Deplu AS. Saluran protes menjadi forum bagi Deplu AS untuk menyampaikan ketidaksenangan dan ketidaksepakatan mereka terhadap kebijakan Presiden AS.

Dalam keterangannya, Sekretaris Pers Gedung Putih Sean Spicer mengaku telah mengetahui keberadaan memo protes ini. Lebih lanjut, Spicer memperingatkan para diplomat karier bahwa mereka bisa memilih antara menjalankan kebijakan itu atau berhenti.

"Patuhi program itu atau mereka bisa pergi," sebut Spicer kepada para diplomat AS.

Trump menandatangani perintah eksekutif pada Jumat (27/1) lalu, yang mengatur penangguhan penerimaan pengungsi dan melarang warga dari tujuh negara mayoritas muslim -- Irak, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Suriah dan Yaman -- untuk masuk ke AS.

Draf memo protes itu sempat dilihat oleh Reuters dan isinya menyatakan bahwa perintah eksekutif Trump itu akan memperburuk hubungan AS dengan negara-negara yang terdampak, mengibarkan sentimen anti-Amerika dan melukai orang-orang yang datang ke AS untuk alasan kemanusiaan.

"(Kebijakan Trump) Bertentangan dengan nilai-nilai inti Amerika yang tidak mendiskriminasi, berlaku adil dan selalu menyambut hangat imigran dan pengunjung asing," demikian bunyi memo itu.

Pejabat-pejabat Deplu AS mengatakan, sebelum kebijakan imigran Trump diterapkan, muncul kekhawatiran di kalangan Deplu AS soal rencana Trump untuk mencabut sanksi pada Rusia.

Pengunduran diri setidaknya empat pejabat tinggi Deplu AS, termasuk Wakil Menteri untuk Pengelolaan Patrick Kennedy, semakin menambah kekhawatiran para diplomat yang cemas dengan adanya kekosongan kekuasaan di Deplu AS.**

Sumber: Detik.Com

.

 
Berita Terbaru >>
Dua Pria Ditangkap di Rohil, Senpi Rakitan dan Sabu Diamankan
Shin Tae-yong: Garuda Muda Siap Redam Uzbekistan Demi Tiket Final dan Olimpiade
Sasar Keluarga Tidak Mampu, Telah Tersalurkan 1.015 Berkas
Irma Novrita: Urus Sendiri Adminduk, Gratis dan Bebas Pungli!
Jambore PKK 2024, Kecamatan Marpoyan Damai Raih Penghargaan Terbanyak dalam Tiga Tahun
KPU Riau Luncurkan Program Kreatif Jelang Pilkada 2024, Call Center, ESQ dan Jelajah Pemilih
Rekrutmen Badan Adhoc Pilkada 2024, Puluhan Panwascam se-Pekanbaru Jalani Evaluasi
Produser Program "Pick Me Trip in Bali" Dideportasi Imigrasi Ngurah Rai
Tak Turun ke Jalan pada May Day 2024, Buruh Riau Gelar Aksi di GOR Pekanbaru
3 Menteri Kabinet Siap Ramaikan Gebyar BBI/BBWI dan Lancang Kuning Carnival di Riau
 


Home

Redaksi | Pedoman Media Siber | Indeks Berita
© 2012-2022 PT Media Klik Riau, All rights reserved.
Comments & suggestions please email : redaksi.klikriau@gmail.com