PELALAWAN (Klikriau.com) - Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang diberlakukan Perusahaan Listrik Negara (PLN) belakangan ini mulai meresahkan masyarakat, apalagi kenaikan harga itu diberlakukan dalam masa perekonomian sulit saat ini.
Berdasarkan informasi yang dihimpun klikriau.com di lapangan, PLN berencana akan kembali menaikkan TDL untuk kedua kalinya sesuai dengan permen ESDM 28/2016 tentang tarif tenaga listrik yang disedikan PLN. Kenaikan TDL direncanakan per 1 Mei kemarin, dimana TDL 900 VA sebesar Rp 329 per Kwh sehingga menjadi Rp 1 352 per Kwh.
Menanggapi keresahan masyarakat tersebut, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan, H Indra Mansyur menghimbau agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak menaikkan harga TDL, terutama menjelang bulan Ramadhan.
Sebab, pria yang berasal dari Fraksi Partai Golkar ini mengatakan, kebutuhan masyarakat menjelang Bulan Ramadhan cukup tinggi, sehingga saat TDL kembali naik, maka secara tidak langsung akan menambah beban masyarakat. Mengingat hal itu Indra meminta pemerintah maupun PLN untuk mempertimbangkan kembali tentang rencana kenaikan tersebut.
"Saat ini perekonomian masyarakat, terutama di Kabupaten Pelalawan bisa dikatakan cukup sulit, untuk itu kita meminta agar pihak terkait untuk menunda kenaikan harga TDL tersebut, sebab masyarakat sudah cukup terbebani," ungkapnya saat ditemui di gedung DPRD Pelalawan Jumat (5/5) kemarin.
Tidak sampai disitu saja, Indra mengaku ia pernah mendapat keluhan dari masyarakat bahwa kenaikan TDL sebelumnya tidak diiringi dengan perbaikan pelayanan dan peningkatan kinerja dari pegawai PLN, hal ini tentunya membuat masyarakat semakin tidak senang dengan PLN.
"Untuk kenaikan TDL sebetulnya boleh-boleh saja, akan tetapi juga harus diiringi dengan pelayanan, sehingga konsumen atau pelanggan tidak begitu terbebani dengan adanya kenaikan tersebut," harapnya.
Sebagaimana diketahui sebelumnya PLN dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tuah Sekata yang juga mengelola listrik di Kecamatan Pangkalan Kerinci telah menaikkan harga TDL 1 kali pada akhir tahun lalu, dan kenaikan yang direncanakan kali ini merupakan untuk yang kedua kalinya.
Menurut Indra, pemerintah atau PLN dan BUMD boleh saja menaikkan harga TDL, namun juga harus memperhatikan masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Begitu juga dengan penerapan subsidi listrik agar benar-benar memperhatikan tingkat kemiskinan dengan data yang konkret.
"Untuk penerapan subsidi listrik kita minta pemerintah untuk kembali melakukan pengecekan ke lapangan, agar si penerima benar-benar masyarakat yang berhak dan sangat membutuhkan. Tidak boleh hanya sekadar memakai data pemerintah yang lama," pintanya. (Fadhly)PELALAWAN (Klikriau.com) - Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang diberlakukan Perusahaan Listrik Negara (PLN) belakangan ini mulai meresahkan masyarakat, apalagi kenaikan harga itu diberlakukan dalam masa perekonomian sulit saat ini.
Berdasarkan informasi yang dihimpun klikriau.com di lapangan, PLN berencana akan kembali menaikkan TDL untuk kedua kalinya sesuai dengan permen ESDM 28/2016 tentang tarif tenaga listrik yang disedikan PLN. Kenaikan TDL direncanakan per 1 Mei kemarin, dimana TDL 900 VA sebesar Rp 329 per Kwh sehingga menjadi Rp 1 352 per Kwh.
Menanggapi keresahan masyarakat tersebut, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan, H Indra Mansyur menghimbau agar Badan Usaha Milik Negara (BUMD) tidak menaikkan harga TDL, terutama menjelang bulan Ramadhan.
Sebab, pria yang berasal dari Fraksi Partai Golkar ini mengatakan, kebutuhan masyarakat menjelang Bulan Ramadhan cukup tinggi, sehingga saat TDL kembali naik, maka secara tidak langsung akan menambah beban masyarakat. Mengingat hal itu Indra meminta pemerintah maupun PLN untuk mempertimbangkan kembali tentang rencana kenaikan tersebut.
"Saat ini perekonomian masyarakat, terutama di Kabupaten Pelalawan bisa dikatakan cukup sulit, untuk itu kita meminta agar pihak terkait untuk menunda kenaikan harga TDL tersebut, sebab masyarakat sudah cukup terbebani," ungkapnya saat ditemui di gedung DPRD Pelalawan Jumat (5/5) kemarin.
Tidak sampai disitu saja, Indra mengaku ia pernah mendapat keluhan dari masyarakat bahwa kenaikan TDL sebelumnya tidak diiringi dengan perbaikan pelayanan dan peningkatan kinerja dari pegawai PLN, hal ini tentunya membuat masyarakat semakin tidak senang dengan PLN.
"Untuk kenaikan TDL sebetulnya boleh-boleh saja, akan tetapi juga harus diiringi dengan pelayanan, sehingga konsumen atau pelanggan tidak begitu terbebani dengan adanya kenaikan tersebut," harapnya.
Sebagaimana diketahui sebelumnya PLN dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tuah Sekata yang juga mengelola listrik di Kecamatan Pangkalan Kerinci telah menaikkan harga TDL 1 kali pada akhir tahun lalu, dan kenaikan yang direncanakan kali ini merupakan untuk yang kedua kalinya.
Menurut Indra, pemerintah atau PLN dan BUMD boleh saja menaikkan harga TDL, namun juga harus memperhatikan masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Begitu juga dengan penerapan subsidi listrik agar benar-benar memperhatikan tingkat kemiskinan dengan data yang konkret.
"Untuk penerapan subsidi listrik kita minta pemerintah untuk kembali melakukan pengecekan ke lapangan, agar si penerima benar-benar masyarakat yang berhak dan sangat membutuhkan. Tidak boleh hanya sekadar memakai data pemerintah yang lama," pintanya. (Fadhly)
