PELALAWAN (Klikriau.com) - Tahun Anggaran 2017 sudah berjalan selama 5 bulan, namun realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pelalawan masih 18 persen atau baru sebatas belanja rutin dari kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan, Devitson kepada Klikriau.com mengatakan lambatnya realisasi APBD tersebut dikarenakan kegiatan yang memakan anggaran besar itu berada pada kegiatan pembangunan fisik dan pengadaan barang dan jasa, sedangkan kegiatan itu masih dalam tahap lelang.

"Kegiatan masih dalam tahap pelelangan, pemenangnya belum ada yang keluar, jadi berpengaruh pada realisasi APBD," terangnya melalui telepon selularnya.

Disisi lain, Kepala Bagian (Kabag) Unit Layanan Pelelangan (ULP) Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Pelalawan, Sugeng Wiharyadi kepada Klikriau.com mengatakan saat ini proyek yang sudah dalam tahap pelelangan di LPSE sebanyak 49 proyek dan yang mendapatkan pemenang baru 1 proyek.

"Baru satu proyek yang sudah dapat pemenang, sedangkan 48 proyek lainnya masih dalam tahap lelang," terangnya dua pekan lalu.

Sementara itu, terkait lambatnya realisasi APBD tersebut, masyarakat Pelalawan sempat menilai bahwa pegawai di Kabupaten Pelalawan malas dalam menjalankan kinerjanya, apalagi sejak Bupati HM Harris sibuk dengan pencalonannya sebagai Gubernur Riau, PNS juga ikut-ikutan sibuk dengan pencalonan itu.

"Seharusnya PNS tidak ikut-ikutan dalam ambisi Bupati untuk menjadi Gubernur, akibatnya realisasi APBD Kabupaten Pelalawan menjadi terganggu. Sebab PNS sering meninggalkan tugasnya saat Bupati tidak berada di Pelalawan," ujar Ismail (38) salah seorang warga Pangkalan Kerinci.

Lebih lanjut, ia mengatakan jika PNS tersebut mendukung Bupati maju sebagai Gubernur Riau, mereka harus menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga orang melihat Kabupaten Pelalawan itu baik, bukannya seperti ini.

"Kalau realisasi APBD Kabupaten Pelalawan masih minim, tentu itu akan memberikan citra yang buruk bagi Bupati. Jadi kita berharap PNS ini jalankan tugasnya dengan baik, jadi citra bupati juga baik," harapnya.(Fadhly)