PEKABARU - Aktivitas mudik Lebaran Idul Fitri yang sudah di depan mata dikhawatirkan tidak berjalan lancar di Provinsi Riau. Pasalnya sejumlah jalur lintas Sumatera yang menghubungkan Riau dengan Provinsi Jambi, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara tidak bisa selesai menjelang H-7.

Hal ini dikarenakan Pemerintah Provinsi Riau beserta perwakilan 2 kementerian, salah satunya Pekerjaan Umum, tidak memiliki data lengkap jalanan mana saja yang rusak. Pihak di atas juga kurang koordinasi dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Riau, jauh hari sebelum persiapan mudik.

"Padahal kalau mereka minta jauh hari, kita ada datang lengkapnya. Di mana saja jalan rusak, di mana saja jalan berlubang, lengkap semua," kata Kapolda Riau Irjen Pol Zulkarnain Adinegara ditanyai persiapan Polda menghadapi mudik lebaran, Senin (19/6/2017).

Menghadapi itu, koordinasi dengan pemerintah setempat terus dilakukan. Hanya saja pengerjaannya akan dihentikan seiring dengan apel gelar pasukan Operasi Ramadniya yang akan digelar pada Senin 19 Juni 2017 pagi di Kantor Gubernur Riau.

Kapolda menjelaskan, saat ini masih ada keluhan jalanan rusak di berbagai wilayah, salah satunya di jalur lintas Sumatera yang ada di Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Jalur ini merupakan satu-satunya penghubung Riau dengan Provinsi Jambi.

"Sehingga di sana tidak ada jalur alternatif karena jalan satu-satunya," sebut mantan Kapolda Maluku Utara ini.

Terkait jalan lintas lainnya yang menghubungkan dengan Sumatera Barat dan Sumatera Utara, Zulkarnain menyebut pihaknya sudah menyiapkan beberapa jalan alternatif. Untuk ke Sumatera Barat sudah disiapkan jalur alternatif di Kabupaten Kuantan Singingi.

Jalan ini selalu menjadi alternatif ketika jalur lintas Sumatera di Kabupaten Kampar yang dekat dengan Sumatera Barat tidak bisa digunakan. Biasanya jalan ini putus kalau terjadi bencana alam seperti longsor ataupun banjir di Kampar ataupun perbatasan Sumatera Barat.

"Selanjutnya untuk Sumatera Utara sudah disiapkan jalur alternatif, yaitu Kota Dumai dan Rokan Hulu," sebut pria berbintang 2 di pundaknya ini.

Menyinggung soal lamanya perbaikan jalan hingga mendekati lebaran, Zulkarnain menyebut lelang menjadi penyebab utama. Pasalnya, jalur lintas Sumatera merupakan milik negara sehingga butuh proses untuk tender dan lain sebagainya.

Sementara itu pemerintah daerah tidak punya wewenang memperbaiki jalur lintas karena bisa menimbulkan akibat hukum di kemudian hari. Hal ini sangat disayangkan oleh Zulkarnain, tapi pihaknya tetap total agar pemudik sampai tujuan dengan selamat.

"Kalau dipikir-pikir sayang juga, inikan untuk kebutuhan masyarakat (jalannya), tapi harus ada lelang mengerjakan perbaikannya," ucap Zulkarnain.***/suk