PEKANBARU - Kebijakan tentang pengoperasionalan kawasan gambut terus Bergulir. Berbagai stakeholder terkait bahkan dari beberah daerah di Indonesia menyampaikan keluhan akan hal tersebut.

Pemerhati Lingkungan Suwondo menilai, hal tersebut perlu dicarikan solusi terbaik. Pasalnya, hal itu tentunya berimbas pada pengelolaan perkebunan dan HTI. Kalau ditanam 0,4 m, airnya tergenang, akarnya busuk. Itu jadi kendala.

"Jadi kalau kami dari kampus melihat. Dunia usaha tidak keberatan. Tapi harus ada batasan, mereka punya kanal primer, sekunder dan tersier. Jadi aturan tersebut diharapkan tidak berlaku secara keseluruhan," urainya, Rabu (5/7/2017).

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Riau juga memiliki cara tersendiri untuk menyikapi dan menindaklanjuti keluhan terkait kebijakan tersebut.

Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman mengaku, pihaknya sudah mencarikan staretegi untuk menindaklanjuti hal tersebut ke tingkat pusat.

"Ya tentunya sesuai aturan yang berlaku. Kami punya cara sendiri untuk menyampaikan protes itu. Jadi tidak perlu harus pakai surat dan segala macamnya," imbuhnya.

Langkah tindaklanjut yang dilakukan seperti dengan berkomunikasi langsung dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Diharapkan, ada solusi terbaik untuk hal tersebut, sehingga tidak lagi menjadi polemik.**mc/nai