PEKANBARU - Presiden Jokowi enggan menanggapi persoalan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Riau yang sampai saat ini belum kunjung disahkan.

"Tanya Pak Gubernur," kata Presiden singkat dalam kunjungan kerjanya di Pekanbaru, Minggu.

Sebelumnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI menargetkan dalam kurun waktu satu bulan RTRW Riau segera tuntas, tetapi hingga kini belum ada realisasi dari janji tersebut.

Jokowi tetap menanggapi dengan pernyataan yang sama. "Tanya Gubernur saja," ucapnya lagi dengan kalimat yang sama.

Panitia Khusus DPRD Riau telah berulang kali mencoba melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui sejumlah Kementerian terkait RTRW.

Bahkan terakhir Pansus RTRW Riau meminta KPK untuk turut menfasilitasi pertemuan dengan Kementerian dan Perlemen, dengan maksud agar tidak tersandung hukum dikemudian hari.

Beberapa persoalan yang ditemukan, dijelaskan Ketua Pansus RTRW Riau, Asri Auzar. Pertama sejak 2014 hingga kini ada enam surat keputusan (SK) dari Menteri Kehutanan terkait RTRW Riau. SK tersebut yakni di antaranya yakni nomor 673, 878, 314, 903.

Kemudian masalah 140 an desa yang sudah teregister di Kementerian Dalam Negeri yang masih masuk di dalam kawasan hutan. Termasuk di dalamnya fasilitas sosial dan umum seperti jaringan listrik, jalan tol dan berbagai infrastruktur lainnya.

Sehingga kehadiran pusat sangat diharapkankannya agar persoalan RTRW Riau segera menemui titik terang.

Molornya pengesahan RTRW tentu berdampak terhadap sejumlah proyek pembangunan dan antrian triliunan investasi yang masuk ke Riau.***/Ant