PEKANBARU - Hotel bintang lima di Kota Pekanbaru, Aryaduta, diduga melakukan pencurian arus listrik. Dugaan hotel ini memakai alat untuk memanipulasi pengukuran penggunaan listrik.

Akibatnya, pihak hotel dikenakan denda yang cukup besar, lebih kurang Rp9 miliar oleh pihak PLN Wilayah Riau dan sambungan arus telah diputus.

Sedangkan Pemprov Riau, selaku pemegang saham Hotel Aryaduta, telah menerima surat tebusan dari PLN Riau atas pemutusan listrik ke Hotel Aryaduta Pekanbaru. Pemprov minta agar masalah Aryaduta dengan PLN segera diselesaikan.

"Kami memang menerima surat tebusan dari PLN terkait pemutusan listrik Hotel Aryaduta. Ini karena Pemprov Riau memiliki saham di hotel Aryaduta. Kami minta pihak hotel Aryaduta segera menyelesaikan dengan PLN," kata Kepala Biro Perekonomian Pemprov Riau, Darusman, seperti dilansir dari detik.com.

Menurut Darusman, penyelesaian harus segera dilakukan karena ini menyangkut nama baik Pemprov Riau. Selama ini Pemprov Riau memiliki saham di hotel tersebut.

"Pemprov Riau kan memiliki saham di hotel Aryaduta. Jadi kami berharap, segera masalah ini diselesaikan," tegas Darusman.

Soal denda yang dikenakan PLN ke Hotel Aryaduta sebesar Rp 9 miliar karena diduga mencuri arus listrik, menurut Darusman, pihaknya tidak terlalu jauh ikut campur dalam pembayaran listrik ke PLN.

"Kalau soal teknis pembayaran listrik, tentu kita tidak sejauh itu. Kita hanya memiliki saham saja di sana. Intinya kita minta untuk segera diselesaikan permasalahan itu," kata Darusman.


Menurut Manajer SDM dan Umum PLN Wilayah Riau Dwi Suryo Abdullah,pemutusan dilakukan tim P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) PLN Cabang Pekanbaru yang didampingi pihak kepolisian.
 
Menurut Dwi, sebenarnya pihaknya merasa kurang etis mengekspos masalah pemutusan arus listrik tersebut.

Menurut Dwi lagi, pemutusan tersebut dilakukan setelah tim P2TL menemukan alat yang bisa mempengaruhi pengukuran energi listrik di hotel tersebut.

Pemutusan arus listrik ini sudah dilakukan tim P2TL pada 7 Agustus 2017 pada hotel yang sering menjadi tempat menginap para pejabat pemerintah pusat.***/zie