PEKANBARU - Walaupun dipenuhi dengan interupsi, akhirnya DPRD Riau tahun 2018 sebesar Rp10,091 triliun disahkan, melalui Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Dearah (DPRD) Riau yang cukup alot, Rabu (29/11/22017) malam.
Angka tersebut, sebagaimana laporan yang dibacakan, disebutkan mengalami devisit sebesar Rp1,99 triliun dari usulan pemerintah yang diajukan kepada DPRD.
Pada APBD 2018, pemerintah mengajukan Belanja langsung sebesar Rp4,3 triliun, sedangkan sisanya sebesar 5,7 triliun diperuntukkan untuk belanja tidak langsung.
Pada APBD tersebut, pemerintah menetapkan asumsi penerimaan daerah melalui PAD sebesar Rp3 triliun, serta dana perimbangan sebesar Rp5 triliun.
Paripurna DPRD Riau tersebut sempat menuai protes yang keras dari beberapa legislator. Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Riau Sunaryo dan dihadiri oleh 45 legislator.
Turut hadir dalam Rapat paripurna yaitu Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi, perwakilan Forkopimda Riau, para asisten dan pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Riau.
Dalam paripurna ini, Sunaryo memaparkan beberapa kebijakan anggaran yang telah disepakati mengacu pada peraturan Mendagri tentang penyusunan anggaran.
Salah satunya, disebutkan terkait anggaran sektor pendidikan yang diperhitungkan mencapai 30 persen atau hampir mencapai Rp3 triliun.
Sementara untuk bidang kesehatan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 10,1 persen.
"Dua sektor itu sudah memenuhi ketentuan, sesuai mandatory," kata Sunaryo.
Dalam APBD 2018, pemerintah Provinsi Riau dipastikan terbebas dari kewajiban pembayaran hutang kepada rekanan terkait tunggakan pembayaran pembangunan main stadium, karena sudah clear dalam APBD Perubahan 2017.
"Sudah tidak ada lagi itu, sudah luas. itu sudah clear pada APBD perubahan," kata anggota Banggar, Aherson.
Hanya saja, diakui dia, pada APBD 2018 yang sarat dengan keterbatasan anggaran, pemerintah masih akan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan prasarana perkantoran untuk instansi vertikal.
"Kita akan bangun kantor bersama untuk Kementerian Pekerjaan Umum. Selama ini kantor mereka kan tidak jelas dimana, kasihan kalau pindah-pindah, jadi pemerintah mengalokasikan lahan dan anggaran untuk membangun kantor sendiri di Riau," ujarnya.
Tentunya ini akan menambah besar alokasi anggaran pemerintah untuk pembangunan kantor instansi vertikal, setelah sebelumnya pemerintah Provinsi Riau juga mengalokasikan anggaran untuk pembangunan kantor Mapolda Riau.***/saf
