PEKANBARU-Kendati kondisi perekonomian Provinsi Riau terus mengalami peningkatan yang berarti dari tahun ke tahun, bukan tidak mungkin masih ada --bahkan mungkin tergolong banyak-- anggota masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Bagi kalangan yang kurang beruntung ini, jangankan berpikir untuk membangun rumah atau tempat tinggal yang layak, untuk menutupi kebutuhan sehari-hari saja mereka sudah kewalahan untuk mencukupinya.

Makanya, sejak beberapa tahun belakangan Pemprov (Pemerintah Provinsi) Riau menganggarkan dana di APBD untuk membantu pembangunan rumah bagi kalangan anggota masyarakat yang tergolong tidak mampu itu. Sejumlah penerima program dimaksud mengaku sangat terbantu dengan program yang dijalankan Pemprov Riau. ''Terbantulah, bahkan saya tidak pernah bermimpi akan bisa punya rumah, ternyata sekarang menjadi kenyataan,'' ujar seorang warga penerima bantuan di Kabupaten Kuansing (Kuantan Singingi).

Sadar dengan besarnya manfaat bantuan RLH itu, Pemprov Riau kembali menganggarkan pembangunan Rumah Layak Huni (RLH), bagi masyarakat kurang mampu pada tahun 2018. Ada sebanyak 2.000 unit RLH yang akan dibangun di 12 kabupaten/kota.

Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman berharap pembangunan RLH ini bisa tersebar secara merata sampai ke pelosok-pelosok daerah. Salah satunya di Kabupaten Kampar, tepatnya di Kampar Kiri Hulu, dimana daerah ini belum ada yang menerima RLH. ''Tentu kita berharap masyarakat dan pemerintah di Kampar ini bisa mengajukan pembangunan RLH bagi masyarakat yang kurang mampu. Di daerah ini belum ada RLH, nanti bisa diajukan melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PKPP)," ujar Gubri saat meninjau jalan di Kampar Kiri Hulu.

Sementara itu, Kasi PKPP M Amin, mengatakan, untuk daerah Kampar Kiri Hulu, pihaknya tidak ada menerima pengajuan dari Pemkab Kampar, maupun dari Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Namun ia akan mendata kembali penerima RLH untuk tahun 2018. Jika memang ada pengajuan dari Kampar Kiri Hulu maka akan dimasukkan di APBD Perubahan 2018 maupun di 2019.

Untuk tahun 2018, kata Amin, telah dialokasikan anggaran pembangunan RLH sebesar Rp120 miliar lebih untuk pembangunan 2.000 unit RLH. Saat ini pihaknya sedang melakukan proses verifikasi dan validasi by name by address penerima bantuan RLH sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran. ''Kita belajar dari pengalaman sebelumnya. Tahun 2018 penganggaran RLH kita bagi empat wilayah, misalnya Pekanbaru, Kampar dan Rokan Hulu ?menjadi satu wilayah dengan nilai Rp55 juta per unit RLH. Dan direncanakan penyebarannya disamakan di seluruh wilayah, 120 sampai 130 per Kabupaten Kota,'' katanya.

Sedangkan untuk anggaran di daerah lain seperti, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu dan Pelalawan dengan nilai anggaran Rp57,5 juta per unit RLH. Sementara untuk dua wilayah lagi, daerah bagian pesisir seperti Indragiri Hilir, Bengkalis, Rokan Hilir, Dumai dan Kepulauan Meranti nilai anggarannya rata Rp60 juta per unit RLH.

Sementara itu, sebagaimana dilansir riausky.com, untuk tahun 2017 realisasi pembangunan RLH telah mencapai 75 persen. Ditarget di akhir tahun ini mencapai 100 persen. Dan ditargetkan pada tahun 2019 mendatang, sebanyak 6000 unit RLH selesai dibangun di seluruh wilayah Riau. (Adv/Syf)