PEKANBARU - Komisi IV DPRD Riau dalam waktu dekat akan melakukan hearing atau rapat kerja dengan pihak perusahaan yang bergerak di sektor perminyakan seperti Chevron, PT SPR (Sarana Pembangunan Riau), Pertamina dan BSP (Bumi Siak Pusako), untuk menagih partisipasi mereka dalam membantu Riau sesuai Kepres No 37 Tahun 2016.

"Sebelumnya kita akan panggil dulu Dinas ESDM, dilanjutlan dengan BP MIGAS.  Setelah itu baru dengan perusahaan minyak yang ada di Riau ini.  Kita alan kejar apa yang diatur dalam Kepres 37/2016 tentang partisipasinya untuk Riau.  Selama ini kita tdak pernah mendapatksnnya," kata Asri Auzar, Anggota Komisi IV, Kamis (28/06/2018).

Menurutnya, Komisi IV ingin mengetahui kenapa Kepres tentang partisipasi perusahaan minyak di luar dari CSR, Dana Bagi Hasil ini tidak jalan selama ini.  Apakah mereka tidak mengetahuinya, apakah mereka memang yang tidak mau melaksanakannya. 

"Kalau memang mereka yang tidak nau melaksanakan, akan kita tagih.  Bukan untuk tahun ini saja, tapi sejak Krpres itu diberlakukan," kata Asri.

Kondisi ini patut diperjuangan karena Riau kaya dengan hasil minyak, tapi kenyataannya masyarakat Riau masih banyak yang jauh dari kesejahteraan.

"Coba kita lihat, masih banyak masyarakat kita yang berjalan di atas pipa minyak dengan keranjang, tanpa pakaian, karena mereka tertinggal dan miskin," katanya.**/mc