Minggu, 28 April 2024
Follow:
Home
Cegah Spekulan, BI 'Sidak' Transaksi Dolar AS
Selasa, 04/September/2018 - 20:16:20 WIB
 
 
TERKAIT:
   
 
JAKARTA- Bank Indonesia (BI) bakal memeriksa transaksi pembelian dolar AS di seluruh perbankan guna mencegah praktik spekulasi yang dapat memicu pelemahan rupiah lebih dalam.

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelakan pemeriksaan dilakukan guna memastikan pembelian dolar AS sesuai ketentuan BI yang mewajibkan adanya jaminan atau underlying. Hal ini penting untuk memastikan transaksi benar-benar sesuai kebutuhan dan bukan untuk spekulasi.

Sebenarnya langkah ini sudah dilakukan bank sentral bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum rupiah kian meradang akibat sentimen gejolak ekonomi di Turki dan Argentina beberapa waktu lalu. Namun, ia memastikan bakal kembali melakukan pemeriksaan melihat kondisi rupiah yang kian tertekan.

"Sebelum ada sentimen Turki dan Argentina, kami bersama OJK memeriksa ke bank, tapi kami tidak menemukan ada pembelian valuta asing tanpa underlying. Pada waktunya kami akan memeriksa lagi ke bank-bank," ucap Perry di Gedung DPR/MPR, Jakarta Selatan, Selasa (4/9).

Perry menduga pelemahan rupiah saat ini yang menembus level Rp14.900 per dolar AS bukan hanya disebabkan oleh pengaruh ekonomi global, tetapi juga karena spekulasi. Potensi spekulasi, menurut dia, terlihat dari pelemahan rupiah yang sudah mencapai 10,2 persen sepanjang tahun ini.

"Padahal hitung-hitungan fundamental seharusnya tidak seperti ini, tidak selemah ini," ucapnya.

Anehnya lagi, kata Perry, rupiah kian melemah meski BI telah mengeluarkan berbagai jurus. BI, menurut dia, sudah melakukan intervensi ganda di pasar uang dan pasar obligasi hingga menyesuaikan tingkat suku bunga acuan.

"Kami meningkatkan intensitas intervensi kami. Intensitasnya semakin tinggi dan jumlahnya sampai ke pasar," terang dia.

Kendati akan memeriksa transaksi dolar AS di bank, Perry belum ingin menjelaskan lebih rinci mengenai tahapan penyelesaian masalah hingga sanksi terhadap pihak-pihak yang berindak spekulasi.

"Kami tidak bisa mengatakan itu dulu (sanksi), karna kami harus lihat underlying-ny dulu," pungkasnya. CNN

 
Berita Terbaru >>
Jokowi Tegaskan tak ada Tim Transisi untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran
Komisi II DPR: Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol Pekanbaru-Padang
Alek Kurniawan Resmi Sandang Gelar Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN
Pemerintah Segera Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online
Bandara SSK II Pekanbaru Catat Kenaikan Penumpang Signifikan Musim Lebaran 2024
Atasi Kenaikan Debit Air, PLTA Koto Panjang Buka Spillway Gate
Serapan Hanya 20 Persen, Pj Wako Minta OPD Tingkatkan Realisasi Anggaran
Kurir Sabu 23,8 Kg Ditangkap di Medan, Pernah Dipenjara 2 Kali
Diduga Korupsi Bansos Rp 1,7 Miliar Mantan Bupati Bone Bolango Ditahan
Bersinergi dengan Pemkab Pelalawan, Bupati Zukri Terima PJS Award 2024
 


Home

Redaksi | Pedoman Media Siber | Indeks Berita
© 2012-2022 PT Media Klik Riau, All rights reserved.
Comments & suggestions please email : redaksi.klikriau@gmail.com