PEKANBARU - DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi Riau menggelar sidang paripurna yang dipusatkan di Gedung DPRD Riau di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, Senin (4/3/2019).
Sidang Paripurna langsung dipimpin oleh Ketua DPRD Riau Septina Primawati dengan agenda mendengarkan jawaban pemerintah atas pandangan fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 dan LKPj Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019.
Agenda lain yang diusung dalam sidang paripurna kali ini adalah pidato sambutan Gubernur Riau (Gubri) masa bakti 2019-2024. Seperti diketahui, Pemilihan Gubernur Riau 2018 telah menghasilkan duet pemimpin yang akan memimpin Provinsi Riau untuk periode 2019-2024, yaitu Drs. H. Syamsuar untuk posisi Gubernur Riau dan Edy Natar Nasution untuk posisi Wakil Gubernur Riau.
Pasangan pemimpin pilihan langsung masyarakat Riau itu juga telah dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Presiden RI Ir. H. Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, pada 20 Februari lalu.
Selain kedua agenda di atas, masih ada satu lagi agenda yang juga ikut diusung dalam sidang paripurna kali ini. Yaitu, pembentukan panitia khusus (Pansus) yang beranggotakan 19 orang dari seluruh fraksi yang ada di DPRD Provinsi Riau.
Sebelum agenda pertama, materi rapat paripurna yang diketengahkan adalah tentang penyampaian Jawaban Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terhadap Pandangan Umum Fraksi atas LKPj Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2018, dan LKPj AMJ Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019. Jawaban itu disampaikan oleh Ahmad Hijazi selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau mewakili pemerintah Provinsi.
Dalam sidang paripurna yang juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Noviwaldy Jusman dan Sunaryo, Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap semua fraksi di DPRD Riau yang telah memerikan pandangan kritis, saran, pertanyaan serta masukan terhadap LPKJ Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 dan LKPj AMJ Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019.
Di hadapan forum sidang paripurna yang dihadiri sebanyak 30 orang anggota DPRD Provinsi Riau, Ahmad Hijazi juga mengatakan, semua hal yang telah disampaikan tersebut merupakan wujud perhatian dan kesungguhan semua pihak untuk lebih menyempurnakan proses pembangunan yang sedang berjalan.
Menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi, Sekdaprov Ahmad Hijazi terlebih dahulu menanggapi pandangan umum Fraksi Partai Golongan Karya. Dikatakan Ahmad Hijazi, di tengah penambahan penduduk Provinsi Riau, alhamdulilah pihaknya dapat secara konsisten menurunkan jumlah dan persentase penduduk miskin baik di perkotaan maupun di perdesaan secara bertahap.
Hal ini tentunya merupakan tekad kita bersama untuk melanjutkan kebijakan tersebut di masa yang akan datang,'' ujar Ahmad Hijazi. Fraksi Partai Golkar sendiri, seperti disampaikan dalam pandangan umum fraki-fraki, mengaku mengapresiasi kinerja Pemprov Riau dalam menurunkan angka kemiskinan di daerah ini.
Dalam upaya meningkatkan pendapatan pemerintah dari sektor pariwisata, menurut Ahmad Hijazi, pemerintah sepakat memaksimalkan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) melalui langkah-langkah yang kreatif dan inovatif sebagai tujuan destinasi bagi masyarakat. ''Pastinya langkah ini akan berefek langsung bagi program andalan pemerintah yaitu Bidang pariwisata dan kebudayaan,'' katanya.
Masih dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, dijelaskan Ahmad Hijazi, untuk saat ini telah dilakukan perluasan jangkauan pelayanan perpajakan daerah seperti Samsat Keliling, e-Pajak, dan penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB-BBNKB).
Menanggapi pandangan umum dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Sekdaprov Ahmad Hijazi mengatakan bahwa dalam mengalokasikan anggaran khususnya belanja daerah, Pemprov Riau melakukan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sesuai dengan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019.
''Penganggaran masing-masing kabupaten/kota sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan berdasarkan verifikasi proposal usulan prioritas daerah kabupaten/kota secara proporsional,'' katanya.
''Tidak benar terjadi pergeseran penduduk miskin dari perkotaan ke pedesaan, namun di kedua wilayah itu memang telah menurun angka kemiskinannya,'' ucapnya. Sekdaprov Ahmad Hijazi mengatakan hal itu untuk menanggapi pertanyaan tentang adanya pergeseran penduduk miskin di Provinsi Riau.
Dalam kesempatan itu, Ahmad Hijazi menyatakan mengapresiasi perhatian Fraksi PDIP tentang akses dan ketersediaan Sekolah Menengah Atas (SMA). ''Menyikapi hal ini, Pemprov Riau memandang bahwa peningkatan jumlah sekolah perlu dilakukan seiring dengan meningkatnya partisipasi sekolah,'' tukasnya.
Masalah peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi visi RPJMD 2014-2019 juga disinggung oleh Fraksi PDIP. Ahmad Hijazi meyakinkan bahwa pemerintah tetap berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumber daya seluruh ASN melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan teknis serta pendidikan dan pelatihan fungsiongsional.
Masih menjawab pandangan umum dari fraksi yang sama berkaitan dengan bantuan sosoal (bansos) rumah ibadah dan belanja daerah, Ahmad Hijazi mengatakan, mengenai Bantuan Bansos ini masih tetap mengacu pada aturan yang berlaku, dan mengkaji karena masih jadi perdebatan soal badan hukum dan tidak berbadan rumah ibadah.
Di bagian lain, Ahmad Hijazi juga bicara soal pertumbuhan ekonomi Riau. ''Pertumbuhan ekonomi Riau sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global khususnya harga migas dan CPO. Namun di sisi lain, PDRB Riau masih menduduki peringkat kelima di Indonesia atau terbaik di luar Pulau Jawa,'' sebutnya.
Ahmad Hijazi mengemukakan hal itu untuk menanggapi pandangan umum Fraksi Partai Amanat Nasional, yang menilai kinerja ekonomi Pemprov Riau masih sangat rendah, antara lain karena pertumbuhan ekonomi Riau 2018 dengan migas yang melemah di angka 2,34 persen. ''Dengan berbagai upaya ini kita optimis bahwa PAD akan bisa kita tingkatkan dari tahun sebelumnya,'' ucapnya.
Sedangkan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya menyorot upaya peningkatan PAD (pendapatan asli daerah). Menanggapi pandangan umum ini, Sekdaprov Ahmad Hijazi mengatakan pemerintah terus berupaya melakukan pengawasan secara berkala dan konkrit terhadap BUMD yang ada. ''Bahwa kebijakan yang diambil adalah melakukan efektifitas penggunaan anggaran di masing-masing OPD yang difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU),'' tandasnya.
Menjawab fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terkait potensi pendapatan daerah yang belum tergali secara optimal. Ahmad mengatakan, Pemprov Riau akan berupaya menggali sumber-sumber pendapatan lain melalui regulasi, teknologi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. ''Dengan berbagai upaya, kita optimis bahwa PAD akan bisa kita tingkatkan dari tahun sebelumnya,;; jelas Ahmad Hijazi.
Menjawab Fraksi Gerindra Sejahtera tentang upaya peningkatan PAD, khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah, Pajak Air Permukaan dan pendapat lain-lain yang sah. Menurut Ahamd Hijazi, pemerintah berupaya melakukan pengawasan secara berkala dan konkrit terhadap BUMD yang ada. ''Kita lakukan seefektif mungkin penggunaan anggaran di masing-masing OPD yang difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU),'' tegasnya.
Menanggapi Fraksi PPP dan Fraksi NasDem-Hanura Ahmad Hijazi senada dengan jawaban pada fraksi lain. ''ini semua akan menjadi masukan bagi pemerintah,'' kata Sekdaprov Ahmad Hijazi. (adv/hms)
