PEKANBARU - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Yan Prana Jaya, menyebut bahwa program-program pembangunan daerah harus pro rakyat, harus mampu atasi masalah  yang ada di Riau, seperti Karhutla dan banjir.

Hal ini disampaikan Yan Prana Jaya saat memberikan kata sambutan dalam rapat persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2021, di ruang rapat Parlaungan lantai tiga Kantor Badan Penyelenggara Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau, Selasa (17/12) kemarin.

"Pembangunan di Riau harus mampu menyelesaikan permasalah yang setiap tahun kita hadapi, seperti banjir, karhutla dan lain-lain," katanya.

Yan Prana Jaya mengungkapkan, ada beberapa permasalahan pembangunan Provinsi Riau yang dihadapi saat ini diantaranya, masih terdapat kesenjangan SDM antara kabupaten/kota di Provinsi Riau yang diukur dari capaian IPM kabupaten/kota.

Selanjutnya juga masih rendahnya kualitas infrastruktur dasar bagi masyarakat, indek kualitas lingkungan hidup yang masih rendah, masih tingginya tingkat abrasi di wilayah pesisir dan sungai terutama di Pulau Rupat, Pulau Rangsang.

"Masalah tapal batas juga belum terselesaikan, rendahnya pertumbuhan ekonomi, tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran, masih rendahnya potensi pengelolaan budaya dan masih rendahnya kinerja ASN dan pelayanan publik," ujarnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Sekdaprov Riau mengatakan ada beberapa strategi dan arah kebijakan yang potensial untuk tahun 2021 mendatang yaitu meningkatkan hasil produksi hasil industri, meningkatkan produksi pertanian, memperbaiki iklim promosi dan investasi.

Ia menambahkan, peningkatan pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin, meningkatkan peran BUMDES dalam pengelolaan usaha desa, meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja, serta meningkatkan kompetensi wirausaha muda dalam menghadapi permasalahan yang ada.

"Dan masih banyak program lainnya, intinya harus mensejahterakan masyarakat dan memihak ke masyarakat," kata Yan Prana.***/mcr