Ada penurunan sekitar Rp 3 miliar dari anggaran tahun lalu. Mendengar informasi ini, Ketua DPRD Kota Pekanbaru kaget, karena memang APBD 2020 sudah ketuk palu oleh Anggota DPRD periode sebelumnya.

"Kita sangat mengkritisi itu, karena tidak sedikit jalan-jalan yang ada di dalam kota kondisinya rusak, seharusnya ini menjadi perhatian serius," kata Ketua DPRD Kota Pekanbaru Hamdani, saat dikonfirmasi di DPRD Kota Pekanbaru, Selasa lalu (21/1/2020).

Ditegaskan Politisi PKS ini, bahwa anggaran untuk perbaikan maupun pemeliharaan jalan harus selalu ditingkatkan, sebab kondisi jalan dalam kota masih banyak yang butuh perbaikan. Bahkan selayaknya, perbaikan jalan dilakukan sebelum ada komplen dari masyarakat.

"Jalan yang dilalui penduduk banyak, di daerah padat penduduk, akses untuk keluar masuk pemukiman penduduk, itu banyak yang rusak perlu diperbaiki. Harusnya sebelum ada komplen dari masyarakat harus sudah diperbaiki, ini mau dikurangi dana perbaikan jalan, harusnya kan ditambah," pinta Hamdani.

Ditambahkan Hamdani, selain persoalan jalan rusak, hal lain yang juga tak kalah krusial yakni penanganan banjir yang selalu jadi langganan di Kota Pekanbaru, hujan sebentar saja, jalanan di Kota Pekanbaru seketika berubah menjadi seperti anak sungai. Sampai saat ini Pemko Pekanbaru dinilai belum memiliki formula untuk mengantisipasi persoalan banjir tersebut.

"Jangan sampai banjir makan korban jiwa lagi seperti yang lalu, ini yang kita tekankan kepada pemerintah, supaya bersiap, saat akan memasuki musim hujan persiapkan semua, bagaimana agar tidak banjir," pungkasnya.

Sebelumnya, Walikota Pekanbaru Firdaus MT tidak menampik bahwa anggaran untuk membenahi jalan rusak tahun ini mengalami penurunan. Ia menyebut bahwa ada kekurangan anggaran pada tahun 2020.

Firdaus pun mendorong Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru untuk bisa optimalkan anggaran. Ia harus mengoptimalkan anggaran yang ada di OPD.

Firdaus mengingatkan agar Dinas PUPR Kota Pekanbaru tetap optimalkan anggaran tersebut. Ada rencana anggaran untuk perbaikan jalan bisa ditambah pada APBD perubahan tahun 2020.(*)

dprd.goid