PEKANBARU - Wali Kota Pekanbaru menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang Penerapan Pedoman Prilaku Hidup Baru (PHB) dan Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19. SK Wali Kota Pekanbaru Nomor 557 memuat sejumlah poin pelaksanaan PHB.

Menurut Wali Kota Pekanbaru, Dr H Firdaus ST MT, Pemko Pekanbaru melalui rapat Forkopimda memutuskan mengganti Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) menjadi penerapan Perilaku Hidup Baru (PHB).

Wali Kota berharap PHB ini dapat lebih efektif dibanding dengan PSBM yang telah berlangsung di empat kecamatan beberapa pekan lalu.

"Penanganan penyebaran dan penanggulangan Covid-19 kembali ke Perilaku Hidup Baru (PHB). Masyarakat ditekankan untuk menerapkan protokol kesehatan," ujar Firdaus, Minggu (18/10/2020).

Penerapan PHB ini berdasarkan pada Perwako 130 Tahun 2020 Tentang Penerapan Perilaku Hidup Baru Masyarakat.

Dikatakan Firdaus bahwa penerapan PHB tersebut lebih kepada penekanan penerapan protokol kesehatan. Dengan 4M, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan.

"Empat M ini harus diterapkan di mana saja oleh masyarakat," terangnya

Menurutnya, penegakan disiplin protokol kesehatan ini sejalan dengan kebijakan pusat. Penegakan hukum dalam melaksanakan protokol kesehatan itu diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

Dalam peraturan itu, pusat juga mengatur tim yang bergerak dalam penegakan yustisi. Dalam PHB ini lebih mengutamakan penindakan bagi pelanggar protokol kesehatan.

"Penegakan hukum itu diketuai oleh Satpol PP langsung, kemudian wakil-wakilnya adalah Wakapolres dan Kasdim," jelasnya.

Yustisi ini akan dilakukan kembali oleh Satpol PP, TNI dan Polri dengan menyasar pelanggar protokol kesehatan, seperti yang dilakukan sebelum pelaksanaan PSBM.

Ia menegaskan, dalam penegakan disiplin protokol kesehatan itu dilakukan secara 24 jam. Tim yustisi akan melakukan pengawasan dan penindakan secara mobile. Mereka menyasar diseluruh kecamatan di Kota Pekanbaru.

Sementara itu Juru Bicara Tim Satgas Penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru Ingot Ahmad Hutausut menyebut bahwa SK itu memuat sejumlah keputusan terhadap penerapan PHB. Poin tersebut di antaranya penindakan terhadap pelanggar protokol kesehatan.

Adanya pendataan terhadap warga rentan dan warga karantina. Setiap harinya bakal ada laporan hasil pantuan ke posko Satgas. Pemberlakuan disiplin protokol kesehatan juga berlangsung di transportasi publik. Aktivitas keagamaan juga mesti mengikuti protokol kesehatan.

"Ada juga upaya peningkatan terhadap fasilitas kesehatan dalam mencegah Covid-19," terangnya.

Menurutnya, poin dalam SK juga memuat sejumlah keputusan Wali Kota Pekanbaru terhadap OPD di Kota Pekanbaru. Wali Kota mengingatkan agar seluruh OPD bisa meningkatkan penerapan protokol kesehatan.

"Seluruh OPD nantinya menjalankan tugas sesuai fungsinya dalam upaya penanggulangan Covid-19," paparnya.***/adv