Begitu pemandangan terlihat sehari-hari di Pelabuhan Dumai, yang berada di tepi kawasan pelayaran internasional Selat Malaka. Nyaris tak ada suasana hiruk-pikuk seperti lazim terjadi di pelabuhan lain. Padahal, Dumai merupakan pelabuhan ekspor utama minyak kelapa sawit mentah (CPO = crude palm oil) di tanah air. Bahkan juga untuk minyak bumi terbesar di Indonesia yang dihasilkan dari ladang minyak PT Chevron Facific Indonesia -- yang kini perannya telah digantikan oleh Pertamina.

Suasana Pelabuhan Dumai sehari-hari memang terasa senyap karena pemuatan barang ke kapal umumnya cukup dilakukan melalui saluran pipanisasi. Tak perlu banyak tenaga buruh pelabuhan. Terlebih karena fasilitas loading point atau pengiriman curah cair disebut kini sudah sampai 500 ton per jam. Kapal-kapal tanker ukuran besar jadi bisa silih berganti mengisi muatan. Tanpa menimbulkan kebisingan.

"Ada sekitar 300 kapal yang masuk setiap bulan," kata Walikota Dumai, Paisal, dalam acara Konferensi Kerja Provinsi (Konkerprov) PWI Riau, di Hotel Grand Zuri Kota Dumai, Juni 2021 lalu. Berarti hampir setiap hari ada kapal masuk. Ini hanya kapal pemuat CPO saja. Belum lagi tanker minyak mentah, serta kapal kargo yang sejak tahun lalu sudah mulai rutin keluar masuk membawa muatan.

Meskipun tampak selalu sepi, ternyata Pelabuhan Dumai memiliki peranan yang cukup signifikan dalam memasukkan devisa ke pundi-pundi negara. Dari pungutan ekspor CPO saja, menurut Paisal, diperoleh  sebanyak Rp 118 triliun per tahun. Bahkan pada awalnya dana yang diperoleh pemerintah dari biaya keluar minyak sawit mentah itu disebut bisa sampai Rp 1 triliun per hari. 

Potensi yang demikian besar tentu saja menuntut agar Pelindo sebagai pengelola Pelabuhan Dumai terus berpacu mengikuti perkembangan. Betapa tidak, angka eskpor CPO dan turunannya melalui pelabuhan ini terus menunjukkan kenaikan yang signifikan.  Pada 2019, misalnya, diekspor sebanyak 4.751.701 ton CPO beserta turunannya. Angka ini meningkat 5,77 persen dibandingkan pada 2018 sebanyak 4,49 juta ton. Lonjakan cukup tinggi terjadi pada 2020. Yakni sebanyak 14,680 juta ton dengan nilai transaksi perdagangan sebesar 8,203 miliar dolar AS.

Lonjakan tersebut memang tak terlepas dari upaya yang dilakukan pemerintah dalam menyempurnakan akses ke Dumai. Jalan raya diperbaiki sehingga truk-truk tangki pengangkut CPO dari pabrik pengilangan ke pelabuhan semakin lancar berjalan. Bahkan jalan tol Pekanbaru - Dumai juga telah beroperasi penuh. Menyusul akan tersambung dengan jalan tol Padang - Pekanbaru yang kini sedang dalam tahap penyelesaian. Ini nanti akan dilanjutkan dengan pembangunan jalan tol dari Rantauprapat, Sumatera Utara ke Dumai.

Pemerintah juga dikabarkan telah berencana membangun jalur keretaapi Trans Sumatera yang akan melewati Dumai. Jika kerja besar ini telah terwujudkan, maka akses ke Dumai akan semakin lancar. CPO dan hasil bumi lainnya dari sebagian Provinsi Jambi dan Sumatera jadi lebih mudah jika dikapalkan melalui pelabuhan Dumai.

Untuk mengantisipasi hal ini, pihak Pelindo I sebagai pengelola Pelabuhan Dumai memang harus terus berbenah. Apalagi, sejak tahun lalu juga telah menjadi pelabuhan kargo tujuan mancanegara. Selain itu, kini juga sudah terlihat pengiriman buah-buahan berjenis manggis asal Sumatera Barat secara rutin menuju negeri jiran, Malaysia, yang persis berada di seberang. Karena itu terbuka peluang yang besar untuk pengiriman hasil bumi lainnya dari Sumbar, Sumut, maupun Jambi.

SVP Sekretariat Perusahaan Pelindo 1 saat dijabat M Eriansyah pada 2020, dalam suatu pernyataan pers mengungkapkan bahwa

Pelabuhan Dumai memang diproyeksikan sebagai pelabuhan ekspor CPO terbesar di Indonesia. Sebagai pendukung, telah dimiliki tiga dermaga. Dermaga A sepanjang 348 meter untuk general cargo dan 20 meter untuk pelabuhan penumpang. Kemudian Dermaga B sepanjang 800 meter untuk terminal curah cair, serta Dermaga C sepanjang 500 meter untuk peti kemas dan curah kering.

Sedangkan fasilitas dan peralatan yang dimiliki antara lain Harbour Mobile Crane, tiga Mobile Crane, Reach Staker, tiga Forklift, empat excavator, delapan Wheel Loader, 13 Dump Truck, Mini Dozer, sembilan Kapal Tunda, sembilan Kapal Pandu, dan kapal cepat.

Eriansyah mengakui ada kecenderungan peningkatan nilai ekspor CPO dari tahun ke tahun. Karena itu ia mengatakan Pelindo 1 terus berupaya meningkatkan kinerja, terutama untuk fasilitas bongkar muat curah cair. Semula peralatan di sini hanya mampu memompa CPO sebanyak 200 - 300 ton per jam, kini telah meningkat menjadi 500 ton.

Dengan optimalisasi fasilitas bongkar muat untuk curah cair CPO dan turunannya, tambah Eriansyah, Pelindo 1 yakin ekspor CPO melalui pelabuhan yang dikelolanya ini akan terus meningkat. "Apalagi dengan didukung hinterland dan industri CPO di sekitar wilayah operasional Pelindo 1," katanya.

Untuk meluaskan pasar, sebenarnya Pelindo 1 juga bisa membidik jalur pelayaran Selat Malaka yang padat dengan lalulintas kapal internasional. Caranya dengan mengajak pihak ketiga menawarkan fasilitas logistik kepada kapal-kapal yang melintas. Seperti penjualan BBM, air bersih, konsumsi, dan peralatan perkapalan. Dengan memberikan harga yang lebih murah dari Singapura, siapa tahu Pelabuhan Dumai akan semakin ramai disinggahi.

Yang tak kalah pentingnya, Pelindo 1 yang mengelola Pelabuhan Dumai juga harus menjalin kerjasama yang lebih erat lagi dengan pemerintah setempat dan masyarakat. Misalnya dengan membangun terminal truk tangki, sehingga antrean truk yang akan membongkar muatan ke tangki pengumpul tidak sampai memacetkan jalanan.

Keberadaan terminal ini juga akan menimbulkan multiplier effect bagi warga sekitarnya. Mereka bisa membuka warung makanan/minuman dan keperluan sehari-hari. Bisa juga menyediakan jasa pijat, binatu, serta pencucian kendaraan.

Hal ini dirasakan sangat penting, karena selama ini disebut-sebut Pelindo 1 seakan mengabaikan warga setempat.  Seperti diungkapkan Jhoni Marzainur, seorang tokoh muda setempat. Perusahaan pelat merah yang berkantor pusat di Medan, itu dinilai masyarakat hanya menimbulkan polusi dari pabrik-pabrik yang menyewa lokasi. Penyebab timbulnya banjir air pasang laut akibat reklamasi pelabuhan. Dan kerusakan jalan akibat lalulalang truk tangki CPO bermuatan berat.

Selama ini, menurut Marzainur, tidak ada kontribusi dari Pelindo untuk menangani hal itu. "Mereka juga hanya memberikan proyek kepada kontraktor luar. Biarpun nilai kontrak di bawah Rp 50 juta," katanya.

Menurut sarjana hukum lulusan Yogyakarta, ini masyarakat menganggap Pelindo sama sekali tak memberikan manfaat. Bahkan kehadiran Pelindo dinilai menjadi beban bagi masyarakat dan pemerintah kota.

Paisal yang baru beberapa bulan menjabat sebagai Walikota Dumai juga mengeluhkan tidak adanya kucuran dana dari hasil ekspor CPO di wilayahnya. "Selama ini, serupiah pun duit ekspor CPO tak kita rasakan," ungkapnya.

Masalah ini memang bukan wewenang Pelindo yang hanya bertugas sebagai pengelola pelabuhan. Namun, dengan mengajak dan melibatkan pemerintah kota serta masyarakat setempat dalam menjalankan aktivitas,  kan bisa ditemukan solusi yang menguntungkan semua pihak. "Sebaiknya kita duduk bersama dengan Pelindo mensinerjikan masalah ini," ajak Marzainur, yang kini menjabat Ketua Umum Gabungan Importir Riau. Semoga bisa terlaksana. **/irwan e. siregar